ACEH SINGKIL — Gelombang desakan agar Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan audit menyeluruh di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Aceh Singkil kian menguat. Kali ini, Presiden Mahasiswa STAIN TDM, Alfa Salam, secara tegas meminta APH membongkar dugaan penggelembungan (mark-up) anggaran logistik Pendopo Bupati serta praktik Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif.
Sorotan tajam tertuju pada pos anggaran makan dan minum yang kerap dibungkus dengan istilah “kebutuhan tidak terduga”. Alfa menilai istilah tersebut menjadi celah empuk bagi oknum pejabat untuk mengaburkan pertanggungjawaban anggaran secara sistematis.
Modus “Kebutuhan Tidak Terduga” Jadi Sorotan
Menurut Alfa Salam, dalih kebutuhan mendadak tidak boleh terus dijadikan pembenaran atas dugaan pemborosan uang rakyat. Ia menilai ada kejanggalan jika pos logistik pendopo selalu diklaim sebagai pengeluaran tidak terduga setiap tahunnya.
“Kalau setiap tahun makan dan minum di Pendopo Bupati selalu diklaim tidak terduga, justru di situlah letak masalahnya. Anggaran publik tidak boleh dikelola dengan logika ‘asal keluar’. Ini soal niat dan transparansi,” tegas Alfa Salam, Rabu (7/1/2026).
Kaitan dengan Dugaan SPPD Fiktif Kabag Umum
Tak hanya soal logistik, Alfa juga mengaitkan carut-marut transparansi ini dengan dugaan SPPD fiktif yang menyeret nama Kepala Bagian (Kabag) Umum Setdakab Aceh Singkil. Ia menduga kedua persoalan ini merupakan satu rangkaian praktik korupsi yang terorganisir.
“Kami menduga kuat ini satu rangkaian. Polanya sama: laporan ada, kegiatan diragukan, tapi uang tetap cair. Dugaan SPPD fiktif dan pembengkakan biaya logistik ini harus diusut tuntas,” tambahnya.
Desak Audit Menyeluruh Tanpa Tebang Pilih
Alfa Salam menilai jika pembiaran terus dilakukan, maka tata kelola keuangan daerah akan semakin buruk dan mencederai rasa keadilan publik. Ia meminta APH tidak hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas dalam menyikapi kasus di lingkaran pejabat tinggi.
“Uang daerah ini bukan milik segelintir pejabat, tapi keringat rakyat. Kami ingin APH bekerja dengan keberanian. Jika ada pelanggaran, proses hukum harus berjalan tanpa kompromi,” pungkas putra asli Aceh Singkil tersebut.
