Kendari, 17 Juli 2025 – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Azis, memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) di halaman Kantor Gubernur Sultra, Kamis (17/7).
Dalam amanatnya, Andi Azis menekankan bahwa upacara HKN setiap tanggal 17 adalah bentuk komitmen seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap kedisiplinan dan profesionalisme. Ia menegaskan rutinitas seperti upacara gabungan serta apel pagi dan sore bukan sekadar seremonial, melainkan cerminan nyata kedisiplinan ASN dalam menjalankan tugas.
“Kita punya kewajiban sebagai ASN untuk hadir dan mengikuti upacara maupun apel setiap hari kerja. Kegiatan ini tidak boleh dianggap remeh,” ujar Andi Azis. “Alhamdulillah, laporan dari masing-masing dinas menunjukkan bahwa tingkat ketidakhadiran tanpa keterangan mulai berkurang, dan ini harus terus kita tingkatkan.”
Ia juga mengingatkan pentingnya tata tertib berpakaian bagi ASN, mulai dari kelengkapan atribut hingga tanda pangkat, sebagai bagian dari kedisiplinan dan profesionalitas.
Pada kesempatan itu, Andi Azis turut menyoroti pentingnya efektivitas kerja dan serapan anggaran. Dengan adanya tambahan pegawai dari formasi PPPK dan PNS, ia berharap percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat semakin optimal.
“Penambahan kekuatan ASN tentu harus dibarengi dengan peningkatan kinerja. Harapan kita, dengan SDM yang bertambah, program-program pembangunan yang telah dirancang bisa dijalankan lebih cepat dan tepat sasaran, sehingga serapan anggaran semakin baik,” jelasnya.
Menanggapi isu-isu defisit yang beredar di publik, Kepala Dinas ESDM Sultra mengajak seluruh ASN untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh pemberitaan yang tidak konstruktif. Ia mencontohkan penjelasan dari Kepala Bappeda Sultra yang mampu memberikan pemahaman dan ketenangan mengenai kondisi anggaran belanja daerah.
Andi Azis berharap, dengan kedisiplinan dan komitmen yang kuat, ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sultra dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani.
