Jombang, 8 Juli 2025 – Wakil Bupati Jombang memantau langsung pelaksanaan program seragam gratis dengan mengunjungi tiga penjahit di wilayah Jombang. Dalam kunjungan tersebut, Gus Salman menyebut para penjahit merasa terbantu dan menyampaikan rasa terima kasih karena mendapat pekerjaan menjahit seragam dari proyek pengadaan Pemkab.
“Tidak ada potongan, tidak ada titipan. Mereka bahkan bilang ongkos jahitnya lebih mahal dari biasanya,” ujar Gus Salman dalam pernyataannya di hadapan awak media.
Namun, pernyataan ini menuai beragam tanggapan dari publik. Sejumlah pihak mempertanyakan transparansi biaya dalam program tersebut, terutama terkait besaran anggaran, rincian biaya per seragam, dan proses distribusi pekerjaan kepada para penjahit lokal.
Pengamat kebijakan publik dan aktivis antikorupsi daerah menilai, klaim verbal seperti “lebih mahal dari biasanya” atau “tidak ada potongan” belum cukup menjawab kecurigaan publik. Mereka meminta Pemkab Jombang membuka data secara rinci, termasuk:
- Besaran biaya per potong seragam
- Jumlah total penjahit yang dilibatkan
- Mekanisme pengadaan dan audit proyek
- Perbandingan harga dengan standar pasar
“Sidak ke tiga penjahit tidak bisa dijadikan tolok ukur menyeluruh. Apakah mereka mewakili keseluruhan penjahit yang mendapat order? Bagaimana nasib penjahit lain? Ini yang perlu dijawab dengan data,” ujar salah satu aktivis yang enggan disebutkan namanya.
Kritik juga muncul terhadap minimnya akses publik terhadap dokumen resmi, termasuk surat perjanjian kerja sama dan daftar harga satuan. Warganet dan masyarakat sipil mendorong agar Pemkab Jombang segera merilis dokumen tersebut sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.
Program pengadaan seragam gratis sendiri merupakan bagian dari kebijakan anggaran pendidikan di Kabupaten Jombang, yang menyerap dana APBD dengan nilai yang belum diungkap secara resmi ke publik.
Pemerintah daerah diharapkan dapat menyikapi kritik ini secara terbuka dan menyertakan data kuantitatif yang dapat diverifikasi, agar kepercayaan publik terhadap program sosial dan pengelolaan anggaran tetap terjaga.
