GRESIK — Gerakan Penolak Lupa (GEPAL) menggelar kegiatan refleksi dan Kajian Kritis Kesaktian Pancasila serta Fun Mubes Menuju Sewindu GEPAL. Acara yang bertujuan mengevaluasi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara ini berlangsung selama dua hari, Jumat-Sabtu (17-18 Oktober 2025), di Kebon Dewe, Desa Nglawak, Nganjuk.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan berbagai elemen dari Gresik, Jombang, Kediri, Nganjuk, Kota Surabaya, Komisariat PMII Akar Bumi Gresik, serta PC PMII Gresik.
Secara umum, peserta kajian menilai bahwa Pancasila, meskipun diakui sebagai falsafah dan pemersatu bangsa, saat ini hanya sebatas simbolik. Peserta mengkritik bahwa perilaku elite politik, pemerintahan, dan kekuasaan hari ini tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Kritik terhadap Produk Hukum dan Elite Politik
Sekretaris Jenderal GEPAL, Muslimin, menyatakan bahwa Negara hari ini belum sepenuhnya Pancasilais.
“Melihat banyaknya produk-produk hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan seperti pelemahan terhadap KPK dengan adanya revisi terhadap UU No. 30 Tahun 2002, UU Minerba, UU Cipta Kerja atau Omnibuslaw, serta belum disetujuinya UU Perampasan Aset,” ujar Muslimin.
Ia menambahkan, perilaku elite politik belakangan ini seakan-akan mengesampingkan kedaulatan yang seharusnya berada di tangan rakyat.
Perwakilan dari Kediri, Alwan, dan perwakilan dari Surabaya, Agung, senada menyampaikan bahwa masalah saat ini adalah pemangku kebijakan yang sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Mereka mendorong agar para peserta memulai instrospeksi dan menjadi pribadi yang Pancasilais.
Sementara itu, M. Jali dari organisasi SERAB (Serikat Anjuk Ladang Bangkit) Nganjuk, selain mengapresiasi kegiatan ini, berharap GEPAL kedepan dapat terus berjejaring dengan organisasi lintas kabupaten guna mewujudkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia.
Pada hari kedua, GEPAL melanjutkan diskusi mengenai persiapan sewindu lahirnya Gerakan Penolak Lupa, yang diakhiri dengan bermain musik dan foto bersama.
