TULANG BAWANG BARAT – Rapat dengar pendapat (hearing) antara Komisi I DPRD Tulang Bawang Barat (Tubaba) dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Rabu (24/9/2025) dinilai tidak transparan oleh para jurnalis. Meskipun pertemuan ini digelar untuk menanggapi aksi damai insan pers beberapa pekan lalu, wartawan merasa kecewa karena transparansi penggunaan anggaran publikasi tahun 2024–2025 belum sepenuhnya terjawab.
Dipimpin oleh Ketua Komisi I, Yantoni, rapat tersebut membahas rincian alokasi anggaran publikasi. Plt. Kepala Dinas Kominfo, Fajril Hikmah, mengungkapkan bahwa total 216 media telah menerima anggaran publikasi. Namun, data ini justru menimbulkan pertanyaan baru karena banyak media yang merasa belum tersentuh atau menerima bagian dari anggaran tersebut.
Perwakilan jurnalis yang mengikuti aksi damai menuntut kejelasan mengenai dasar hukum, mekanisme, dan kredensial pembagian dana publikasi. “Kenapa realisasinya bisa lambat dan tidak merata?” keluh salah seorang jurnalis.
Menanggapi hal tersebut, Fajril Hikmah menyatakan secara teknis laporan penggunaan anggaran sudah dianggap transparan dan tidak ada pelanggaran. Namun, ia berharap ke depannya akan ada aturan yang lebih jelas dengan berkoordinasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar pembagian anggaran di tahun berikutnya bisa lebih terarah.
Sementara itu, Yantoni menegaskan bahwa DPRD Tubaba akan terus mengawal aspirasi rekan-rekan media. Meskipun secara administratif laporan Kominfo sudah dianggap selesai, Yantoni menekankan bahwa rasa keadilan harus tetap diperjuangkan.
