JAKARTA — Suasana reses Anggota DPR RI Mulyadi di Kabupaten Bogor mendadak haru setelah puluhan konstituen menggelar aksi protes atas kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang menutup sejumlah tempat usaha di kawasan Puncak. Aksi tersebut berlangsung pada Rabu (9/10/2025) di Cisarua, Bogor.
Warga membawa poster dengan tulisan bernada jeritan hati, di antaranya: “Pak Presiden, jangan tutup mata pencaharian kami” dan “Pak Mulyadi, bantu kami untuk mempertahankan pekerjaan kami”. Aksi ini menyimbolkan keresahan para pekerja yang kehilangan mata pencaharian akibat penyegelan tempat usaha.
Seorang warga menyampaikan curahan hatinya di hadapan Mulyadi, “Banyak yang dirumahkan Pak, banyak yang dirumahkan sekarang. Minta dukungan kepada Bapak Presiden, kepada Gubernur. Mohon bantuannya Pak. Jangan sampai kami kelaparan karena susah cari pekerjaan.”
Kritik Keras terhadap Menteri LH
Merespons hal itu, Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menyatakan akan menampung dan menyampaikan langsung keluhan konstituennya kepada pemerintah pusat. Mulyadi menegaskan bahwa setiap kebijakan seharusnya tetap memberi ruang bagi masyarakat untuk bekerja dan mencari nafkah.
“Saya memahami betul keresahan warga. Kebijakan apapun seharusnya tidak mematikan mata pencaharian rakyat. Saya akan sampaikan aspirasi ini kepada Bapak Presiden,” tegasnya.
Mulyadi secara keras mengkritik kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq yang menyegel hingga menutup puluhan usaha wisata di Puncak, Bogor. Menurutnya, langkah tersebut terlalu terburu-buru dan tanpa kajian yang matang, sehingga berdampak negatif pada ekonomi warga sekitar.
“Presiden Prabowo harus mengevaluasi kebijakan Menteri LH yang sembrono dan tanpa kajian menyegel dan menutup puluhan usaha di Puncak,” ujarnya.
Ia menilai, jika usaha pariwisata tersebut memenuhi regulasi dan berkontribusi terhadap masyarakat, pemerintah seharusnya mendukung. Ia juga mewanti-wanti bahwa penyegelan ini akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) wilayah selatan Kabupaten Bogor.
