Bupati Jombang Warsubi, S.H., M.Si. menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sekaligus penandatanganan nota kesepahaman antara beberapa kementerian terkait. Rakor yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin (17/03/2025) ini juga diikuti oleh Kepala OPD terkait di Command Center Pemkab Jombang.
Nota kesepahaman yang ditandatangani dalam rakor ini melibatkan Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, Kemenhut, Kementransmigrasi, dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Kesepakatan ini bertujuan untuk menyinergikan tugas dan fungsi di berbagai bidang, termasuk agraria/pertanahan, tata ruang, pemerintahan dalam negeri, kehutanan, transmigrasi, serta informasi geospasial.
Dalam rapat tersebut, Bupati Warsubi menerima beragam arahan terkait penataan tata ruang, program transmigrasi, program kehutanan, serta kebijakan perumahan nasional. Selain itu, rapat juga menyoroti suksesi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang diampu oleh Kementerian Kesehatan RI.
Program PKG dan Arahan Menteri Kesehatan
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa sejak dimulai pada 10 Februari 2025, program PKG telah menunjukkan perkembangan yang signifikan.
“Tren pendaftaran dan kehadiran PKG dari 10 Februari hingga 15 Maret 2025 mencatat rata-rata 55.243 pendaftar/hari dan 50.101 peserta/hari,” jelas Menkes Budi Gunadi Sadikin.
Program PKG ini menyasar seluruh kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, balita, anak prasekolah, dewasa, hingga lansia. Beberapa momentum utama dalam pelaksanaannya meliputi:
✅ PKG Ulang Tahun (sejak 10 Februari 2025) – untuk anak usia 0-6 tahun serta usia 18 tahun ke atas, dilakukan di Puskesmas dan klinik.
✅ PKG Sekolah (mulai Juli 2025) – bagi anak usia 7-17 tahun, dilakukan setiap tahun ajaran baru di sekolah.
✅ PKG Khusus – diperuntukkan bagi ibu hamil dan balita, dilaksanakan di Puskesmas dan Posyandu.
Dukungan Pemkab Jombang untuk Suksesi PKG
Untuk mempercepat implementasi PKG, Kementerian Kesehatan mengimbau kepala daerah agar:
🔹 Mempercepat pelaksanaan PKG di Puskesmas.
🔹 Mengalokasikan APBD dan DAK untuk pemenuhan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).
🔹 Melakukan monitoring langsung ke Puskesmas.
🔹 Memenuhi kebutuhan SDM, sarana, dan prasarana kesehatan.
🔹 Mensosialisasikan program secara masif dan menjangkau masyarakat luas.
🔹 Mewajibkan ASN dan keluarganya untuk mengikuti PKG.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Warsubi menegaskan komitmen Pemkab Jombang dalam menyukseskan program ini.
“Saya berharap program PKG ini benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat agar kita bisa melakukan deteksi dini kondisi kesehatan. Saya telah meminta Dinas Kesehatan untuk berkoordinasi dengan Puskesmas, Pustu, Kecamatan, dan Desa agar layanan PKG dapat dijalankan secara maksimal, termasuk dengan layanan jemput bola jika diperlukan,” tegas Bupati Warsubi.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan PKG dapat menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kesadaran dan kualitas kesehatan masyarakat Jombang.
