DENPASAR — Pemilik PT. PSS, MJB, melontarkan kritik tajam terhadap fokus kebijakan pemerintah di Bali yang dinilai mengabaikan isu mendesak terkait infrastruktur dan kelestarian lingkungan. Menurutnya, fokus yang terlalu terpusat pada persoalan ekonomi masyarakat kecil telah membuat Bali rentan terhadap bencana dan kerusakan alam.
Dalam wawancara eksklusif pada Minggu (14/12/2025), MJB menyatakan keprihatinannya atas bencana banjir berulang yang melanda Bali baru-baru ini.
“Banjir yang terus terjadi di Bali bukan lagi murni bencana alam, ini adalah hasil dari kelalaian. Pemerintah terlalu fokus pada bantuan sosial dan persoalan harian masyarakat kecil, yang memang penting, namun lupa bahwa infrastruktur adalah tulang punggung,” tegas MJB.
Ia mendesak agar anggaran dan perhatian segera dialihkan untuk rehabilitasi sistem drainase, tata kelola air, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan guna menanggulangi dampak perubahan iklim.
Kritik Pembangunan yang Merusak Identitas Alam Bali
Isu kedua yang disoroti MJB adalah masifnya pembangunan yang didominasi oleh kepentingan Warga Negara Asing (WNA). Ia menilai pembangunan yang tidak terkontrol ini telah mengikis identitas Bali yang dikenal hijau dan asri.
“Alam Bali yang hijau kini hilang, digantikan oleh bangunan beton yang tidak ramah lingkungan, banyak didanai dan dimiliki WNA. Ini mengikis identitas Bali itu sendiri,” kritiknya.
MJB mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dan pusat dalam menjaga keseimbangan antara investasi dan konservasi. Ia mendesak peninjauan ulang izin-izin pembangunan, terutama yang berpotensi merusak lahan produktif dan daerah resapan air.
MJB menyerukan kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk segera merumuskan kebijakan yang lebih berani dan visioner, yang mengutamakan kelestarian lingkungan dan perbaikan infrastruktur sebagai prioritas utama demi masa depan pulau tersebut.
