SOREANG – Suasana di depan gerbang Kompleks Pemda Kabupaten Bandung, Jalan Al-Fathu Soreang, yang semula sempat menegang di tengah panas terik aksi unjuk rasa, mendadak berubah hangat. Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi, mengambil langkah tak biasa dengan turun langsung menemui massa aksi Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung (AMKB).
Langkah Renie, yang disebut banyak pihak sebagai Srikandi Parlemen Kabupaten Bandung, mencairkan ketegangan seketika. Dengan ketegasan yang dibalut kelembutan, ia menyambut dan mengundang perwakilan massa untuk berdialog di ruang rapat paripurna DPRD.
“Kami pimpinan DPRD menyampaikan selamat datang kepada Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung dan menyampaikan apresiasi kepada semua yang hadir di sini. Tapi alangkah baiknya kalau kita berbicara di dalam,” ujar Renie.
Ajakan dialog tersebut disambut sorak gembira dan tepuk tangan. Dalam hitungan menit, massa aksi pun memasuki Gedung DPRD. Tidak ada pagar pembatas atau barikade aparat; yang ada hanyalah dialog terbuka antara rakyat dan wakilnya.
“Gedung DPRD ini rumah rakyat, rumah mereka untuk menyampaikan aspirasinya,” kata Renie kepada awak media, menjelaskan keputusannya membuka pintu dewan.
Renie menunjukkan kepemimpinan yang turun tangan, bukan tunjuk tangan. Didampingi para wakil ketua DPRD, H. Firman B. Sumantri, H. Thony Fathony Muhammad, dan Dr. M. Akhiri Hailuki, ia mempersilakan perwakilan AMKB untuk masuk dan memastikan seluruh peserta diperlakukan dengan hormat dan diberikan ruang bicara yang setara.
“Kami tidak pernah menutup pintu bagi siapa pun. Kami terbuka untuk berdialog. Karena itu, ketika mereka datang ke sini, sudah sepatutnya kami turun ke bawah menyambut,” tuturnya.
Aksi damai AMKB kali ini menyoroti sejumlah isu krusial: dugaan monopoli proyek pengadaan barang dan jasa, kejanggalan pendirian PT Bandung Daya Sejahtera (BDS), konflik air bersih di Kecamatan Pacet, hingga polemik revitalisasi Pasar Banjaran.
Meskipun aspirasi disampaikan dengan bersemangat dan emosional, Renie menyimak dengan kepala dingin dan sabar.
“Mereka datang membawa kepedulian, bukan permusuhan. Karena itu, kami harus mendengarnya dengan hati,” tegasnya.
Dialog konstruktif ini berlangsung hingga malam hari, turut dihadiri oleh perwakilan Pemkab Bandung, yaitu Asisten II Kawaludin, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Kepala Disdagin Dicky Anugrah, Kepala Dinsos Ningning Hendarsah, dan Kepala Diskominfo Teguh Purwayadi.
Audiensi berakhir pada pukul 22.00 WIB dengan kesepakatan tindak lanjut dari DPRD dan Pemkab Bandung atas isu-isu yang disampaikan.
“Kami akan kawal hasil audiensi ini agar tidak berhenti di meja rapat. DPRD hadir untuk memastikan setiap kebijakan publik berpihak pada rakyat,” tutup Renie.
Perwakilan AMKB mengapresiasi langkah Ketua DPRD dan jajaran pimpinan dewan yang dinilai telah menunjukkan contoh kepemimpinan humanis dan mengedepankan dialog, menjembatani hubungan antara rakyat dan wakilnya.
