Akademisi Muda NU Dr. Irfan Kharisma Putra: Muktamar Jombang Harus Bawa NU Naik Kelas

JOMBANG — Perhelatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang memunculkan berbagai gagasan kritis mengenai arah masa depan jam’iyah. Akademisi sekaligus Tokoh Muda NU, Dr. Irfan Kharisma Putra, S.AB., M.AB., menekankan bahwa Muktamar Jombang harus menjadi momentum governance reform agar organisasi tidak bergeser dari institution-driven menjadi elite-driven.

Menurut Irfan, dinamika kontestasi yang melibatkan berbagai poros jaringan tokoh seperti Gus Ipul, Nusron Wahid, hingga Muhaimin Iskandar (Cak Imin) merupakan hal alami dalam power coalition organisasi besar. Namun, marwah dan independensi institusi harus tetap di atas kepentingan elite politik.

Jaga Independensi dan Organizational Autonomy

Irfan menggarisbawahi pentingnya NU menjaga relasi ideal dengan kekuasaan tanpa kehilangan jarak kritis demi mempertahankan reputasi dan kepercayaan publik (institutional trust) yang telah dibangun lebih dari satu abad.

“Kedekatan kader NU dengan pemerintah adalah hal yang lumrah dan penting. Namun, kedekatan itu jangan sampai mengaburkan batas antara kemitraan dan subordinasi. Dalam bahasa tata kelola, NU harus menjaga organizational autonomy,” ujar Dr. Irfan Kharisma Putra.

Ia mengingatkan bahwa akar kebesaran NU terletak pada para kiai kampung, guru ngaji, pengurus ranting, banom, hingga jutaan warga Nahdliyin yang berkhidmah tanpa menuntut posisi politik. Oleh karena itu, jabatan di struktur PBNU hendaknya dimaknai sebagai amanah khidmah, bukan sekadar kemenangan elektoral semata.

Dorong Transformational Capability Hadapi AI dan Ekonomi Digital

Lebih lanjut, Irfan mengimbau agar substansi Muktamar Jombang tidak berhenti pada perdebatkan susunan figur atau sistem pemilihan, melainkan berfokus pada agenda strategis masa depan umat.

Tantangan abad kedua NU mencakup adaptasi Artificial Intelligence (AI), penguatan ekonomi digital, masa depan pesantren, kualitas pendidikan, hingga perubahan karakter generasi muda.

“NU tidak kekurangan tokoh, tetapi membutuhkan arah. Kita membutuhkan kepemimpinan yang memiliki transformational capability—mampu mempertemukan kiai dan akademisi, pesantren dan teknologi, serta tradisi dan inovasi agar NU besar dalam dampak nyata bagi nahdliyin,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *