SURABAYA — Gerakan Arek Suroboyo Asli (ARSAS) menyatakan sikap tegas terkait maraknya ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial (bansos) dan status Keluarga Miskin (Gamis) di Kota Surabaya.
ARSAS menilai pendataan di lapangan masih bermasalah karena warga kurang mampu sering terlewat dari daftar penerima, sementara warga yang secara ekonomi mampu justru terdaftar sebagai penerima bantuan.
Rencana Aksi Damai Serentak di Tiga Instansi Kunci
Sebagai bentuk penyampaian aspirasi, ARSAS mengagendakan aksi penyampaian pendapat di muka umum secara tertib dan damai pada Selasa, 22 September 2026. Aksi dipusatkan di tiga lokasi utama, yakni Kantor Dinas Sosial Kota Surabaya, Gedung DPRD Kota Surabaya, dan Balai Kota Surabaya.
Massa aksi dijadwalkan bergerak serentak dari titik kumpul basecamp ARSAS yang tersebar di 31 kecamatan se-Kota Surabaya.
Desak Evaluasi Total dan Transparansi Data
Ketua Umum ARSAS, Herry Bimantara, menegaskan bahwa Pemkot Surabaya bersama dinas teknis terkait harus segera melakukan verifikasi ulang data kemiskinan secara menyeluruh dan transparan.
“Data kemiskinan bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup warga Surabaya. Kami mendesak verifikasi ulang dilakukan secara transparan dan objektif agar hak masyarakat kurang mampu tepat sasaran,” tegas Herry Bimantara, Senin (24/8/2026).
Terdapat tiga tuntutan utama yang diusung oleh ARSAS dalam aksi mendatang:
-
Pembersihan dan Pemutakhiran Data: Pembersihan data bansos secara menyeluruh agar selaras dengan fakta riil di lapangan.
-
Transparansi Kriteria Kualifikasi: Pembukaan indikator penetapan penerima bantuan secara transparan guna mendukung pengawasan publik.
-
Respon Cepat Layanan Pengaduan: Penyediaan mekanisme pemulihan hak yang efisien bagi warga miskin yang belum terakomodasi.
ARSAS memastikan seluruh rangkaian aksi akan berlangsung kondusif, tertib, dan taat pada koridor hukum yang berlaku.
