JAKARTA — Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin (17/8/2026).
Dorong Ekosistem Ekonomi Digital
Peluncuran instrumen ini menjadi bagian dari inovasi sistem pembayaran domestik sekaligus upaya memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional.
Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, menyampaikan bahwa Kartu Kredit Indonesia hadir sebagai fasilitas penundaan pembayaran (deferred payment) yang seluruh pemrosesannya dilakukan secara domestik.
“KKI digunakan sebagai sumber dana transaksi dengan cara bayar menggunakan QRIS, baik pindai (scan) maupun tap,” ujar Destry dalam acara Peluncuran Respons Kebijakan Sistem Pembayaran di Gedung Bank Indonesia, Jakarta.
Melalui skema ini, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas kredit untuk bertransaksi menggunakan QRIS, baik melalui pemindaian kode maupun teknologi QRIS Tap.
Diterbitkan 8 Bank Nasional
Sejak resmi diluncurkan, terdapat delapan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) yang telah menerbitkan Kartu Kredit Indonesia.
Kedelapan penerbit tersebut meliputi BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, PermataBank, Bank Mega, serta Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mengusung skema pembiayaan berbasis syariah.
Implementasi BSPI 2030
BI memastikan pengembangan KKI akan dilakukan secara berkelanjutan melalui penambahan fitur serta peningkatan mutu layanan.
Destry berharap kehadiran KKI mampu meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses pembayaran digital, serta memperkuat daya saing pelaku usaha domestik.
Inisiatif ini merupakan hasil sinergi BI, ASPI, dan pelaku industri sistem pembayaran guna mempercepat transformasi ekonomi digital sesuai dengan arah Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.
