NAGAN RAYA — Harapan warga Dusun Blang Tripa untuk kembali memiliki akses transportasi yang layak mulai menemui titik terang. Perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi jembatan putus di Desa Alue Wakie, Kecamatan Darul Makmur, Jumat (27/3/2026) sore.
Kegiatan ini didampingi langsung oleh personel Polsek Darul Makmur guna memastikan keamanan dan kelancaran proses evaluasi teknis di lapangan.
Evaluasi Menyeluruh Kerusakan Struktur
Peninjauan dipimpin oleh Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD Kemendagri, Dr. Simule Tombo, didampingi oleh Teuku Raja Keumangan beserta tim ahli. Fokus utama pengecekan meliputi:
-
Analisis Struktur: Evaluasi mendalam pada fondasi, pilar, abutment, dan girder untuk menentukan tingkat kerusakan sisa bangunan.
-
Stabilitas Tanah: Identifikasi potensi erosi dan pergeseran tanah di sekitar aliran sungai yang dinilai masih labil.
-
Dampak Kerusakan: Verifikasi kerusakan jembatan rangka baja sepanjang 135 meter, di mana 50 meter di antaranya hanyut diterjang banjir bandang pada November 2025 lalu.
Kondisi Masyarakat: 100 KK Masih Bergantung pada Perahu
Putusnya jembatan yang menghubungkan Dusun Gunung Kong dengan Blang Tripa ini berdampak langsung pada mobilitas sekitar 100 Kepala Keluarga (KK). Hingga saat ini, warga terpaksa menggunakan perahu sebagai sarana penyeberangan sementara untuk aktivitas ekonomi dan pendidikan.
Kondisi tanah di lokasi yang rawan longsor saat curah hujan tinggi menambah urgensi pembangunan kembali jembatan ini demi menjamin keselamatan masyarakat.
Dukungan Keamanan dan Percepatan Infrastruktur
Kapolsek Darul Makmur, IPTU Ade Haidir, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh mendukung setiap langkah percepatan penanganan infrastruktur di wilayah hukumnya.
“Kami melakukan pendampingan dan pengamanan untuk memastikan tim pusat dapat bekerja dengan tenang. Koordinasi terus kami lakukan agar akses jalur vital bagi warga ini segera mendapatkan penanganan permanen atau setidaknya jembatan darurat yang layak,” ujar IPTU Ade Haidir.
Adanya peninjauan langsung dari pejabat Kemendagri diharapkan mempercepat turunnya anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga aktivitas sosial serta ekonomi warga di Kecamatan Darul Makmur dapat kembali normal dalam waktu dekat.
