JAKARTA — Sektor keuangan nasional diguncang kabar mengejutkan. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, beserta jajaran petinggi lainnya secara resmi mengumumkan pengunduran diri massal. Langkah ini diambil di tengah upaya lembaga otoritas tersebut dalam menangani dinamika pasar modal dan sorotan internasional.
Pernyataan resmi ini disampaikan pada Jumat (30/1/2026), memicu spekulasi mengenai stabilitas pengawasan keuangan di tanah air.
Siapa Saja yang Mundur?
Eksodus kepemimpinan di OJK ini melibatkan nama-nama krusial yang memegang kendali atas stabilitas keuangan dan pasar modal Indonesia, antara lain:
-
Mahendra Siregar (Ketua Dewan Komisioner OJK)
-
Mirza Adityaswara (Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK)
-
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK)
-
Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (DKTK).
Alasan “Tanggung Jawab Moral” dan Pemulihan Pasar
Mahendra Siregar menegaskan bahwa keputusan kolektif ini merupakan langkah besar demi kepentingan pasar modal Indonesia. Ia menyebut tindakan ini sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk memuluskan proses pemulihan yang saat ini tengah dibutuhkan oleh industri.
“Pengunduran diri saya bersama KE PMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptasi langkah pemulihan yang diperlukan,” tegas Mahendra.
Respon Terhadap Concern MSCI dan Kelangsungan BEI
Meskipun terjadi pengunduran diri di level puncak, OJK menjamin bahwa operasional perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak akan terganggu. OJK berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu strategis, termasuk catatan (concern) yang disampaikan oleh MSCI (Morgan Stanley Capital International).
Target penyelesaian masalah ini dipatok sebelum Mei 2026. Sebagai bentuk keseriusan, jajaran OJK menyatakan akan berkantor langsung di Gedung Bursa Efek Indonesia guna memastikan transisi dan pengawasan berjalan optimal.
Payung Hukum UU P2SK
Proses pengunduran diri ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang kini telah diperkuat oleh UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK). Publik kini menanti langkah pemerintah dalam menunjuk pengganti sementara agar stabilitas pasar tetap terjaga di tengah sentimen global.
