JAKARTA — Keputusan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin usaha PT Toba Pulp Lestari (TPL) memantik tafsir politik yang sangat dalam. Langkah ini dinilai melampaui isu lingkungan hidup dan kehutanan, melainkan sebuah manuver politik tingkat tinggi untuk melakukan delegitimasi terhadap kebijakan rezim sebelumnya.
Keputusan tersebut menjadi sorotan tajam lantaran kontras dengan sikap Kementerian Kehutanan beberapa waktu lalu yang justru memberikan penghargaan kepada perusahaan tersebut.
Kontradiksi Penghargaan Raja Juli Antoni
Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, menilai ada pesan tersirat yang ingin disampaikan Prabowo kepada publik. Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan penghargaan kepada PT Toba Pulp Lestari di masa transisi kekuasaan.
“Ini bukan sekadar soal izin perusahaan. Ini operasi politik tingkat tinggi. Prabowo sedang memperlihatkan kegagalan, bahkan kebusukan, kebijakan lingkar kekuasaan Jokowi dengan cara yang elegan dan konstitusional,” kata Amir Hamzah, Jumat (23/1/2026).
Amir menyoroti betapa mencoloknya perbedaan standar antara kementerian di era Jokowi dengan keputusan tegas Prabowo setelah resmi menjabat.
Manuver Elegan Membongkar Integritas Rezim Lama
Menurut Amir, kontradiksi ini sengaja disajikan agar masyarakat bertanya-tanya mengenai kualitas kebijakan menteri-menteri di orbit kekuasaan sebelumnya. Apalagi, Raja Juli Antoni merupakan elite PSI, partai yang dikenal sangat dekat dengan Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka.
“Prabowo ingin masyarakat menilai sendiri: bagaimana mungkin perusahaan yang diberi penghargaan justru dicabut izinnya? Ini adalah cara halus untuk membongkar integritas rezim sebelumnya di mata publik,” tambah Amir.
Pencabutan izin TPL ini dipandang sebagai sinyal bahwa Prabowo tidak akan berkompromi dengan kebijakan masa lalu yang dianggap tidak sejalan dengan visi keberlanjutan dan keadilan hukum di masa pemerintahannya.
