Kendari, 11 Juli 2025 — Memasuki 100 hari kerja pemerintahan baru Provinsi Sulawesi Tenggara, kritik tajam datang dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sultra. Sekretaris DPD HNSI Sultra, Nakman, menilai belum ada arah kebijakan yang jelas dari pemerintah terkait pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
“Seratus hari sudah berjalan, tapi kita belum melihat arah yang jelas. Di mana posisi nelayan dan laut kita dalam skala prioritas pemerintahan saat ini?” ujar Nakman dalam keterangan resminya, Sabtu (12/7/2025).
Ia menilai sektor perikanan dan kelautan masih dipinggirkan, meski Sultra memiliki potensi laut yang besar. Persoalan mendasar seperti kelangkaan BBM bersubsidi untuk nelayan kecil, fasilitas pelabuhan perikanan yang minim, hingga praktik illegal fishing oleh kapal luar daerah, belum mendapat perhatian serius.
“Bagaimana nelayan bisa sejahtera kalau beli solar saja harus antre berjam-jam, sementara hasil tangkap jatuh ke tangan tengkulak? Ini masalah klasik yang butuh solusi strategis, bukan sekadar janji politik,” tegas Nakman.
Ia juga menyoroti belum adanya peta jalan (roadmap) untuk modernisasi alat tangkap dan lemahnya pengembangan industri hilir perikanan. Padahal, menurutnya, potensi ekspor hasil laut Sultra sangat besar jika dikelola secara serius dan berkelanjutan.
Nakman menegaskan, HNSI siap menjadi mitra kritis dan kolaboratif bagi pemerintah provinsi. Namun, jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, HNSI akan turun ke lapangan untuk menyuarakan aspirasi nelayan secara langsung.
“Kami bukan oposisi, tapi penjaga amanat para nelayan. Jangan sampai laut kita dikuasai investor, sementara nelayan lokal justru ditinggalkan,” ujarnya.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Sultra dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) membuka ruang dialog bersama komunitas nelayan dan pelaku usaha perikanan. Menurutnya, momentum 100 hari ini harus menjadi evaluasi serius untuk mengubah pendekatan pembangunan dari seremonial ke aksi nyata di lapangan.
