JOMBANG — Teka-teki penyebab keracunan massal puluhan santri di Pondok Pesantren Sholawat Darut Taubah, Kecamatan Mojoagung, mulai terkuak. Hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan adanya kandungan zat kimia berbahaya dan pencemaran bakteri yang signifikan.
Kasus yang terjadi pada Kamis (5/3/2026) lalu ini kini menjadi atensi serius Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jombang setelah hasil pemeriksaan dari laboratorium di Surabaya resmi dirilis.
Temuan Zat Nitrit pada Telur Asin
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dr. Hexawan Tjahja Widada, mengungkapkan bahwa sampel telur asin yang dikonsumsi para santri positif mengandung nitrit dengan kadar mencapai 28 mikrogram per kilogram berat badan.
“Secara normal, makanan tidak boleh mengandung nitrit. Zat ini merupakan pemicu gejala mual, muntah, hingga gangguan pencernaan akut secara tiba-tiba,” jelas dr. Hexawan, Selasa (17/3/2026).
Munculnya nitrit dalam telur asin tersebut diduga kuat akibat proses penyimpanan yang terlalu lama atau penggunaan bahan baku dengan kualitas yang sudah menurun sebelum didistribusikan dalam program MBG.
Kontaminasi Bakteri E. Coli dan Bacillus Cereus
Selain kandungan kimia, hasil uji laboratorium terhadap sampel air, makanan, dan muntahan santri juga menunjukkan indikasi sanitasi yang buruk:
• Air Bersih: Ditemukan bakteri Escherichia coli (E. coli) dengan kadar tinggi mencapai 1.030 hingga 2.030 per mililiter pada air yang digunakan untuk memasak dan mencuci.
• Sampel Muntahan: Terdeteksi keberadaan bakteri Bacillus cereus, patogen yang umum menjadi penyebab keracunan makanan akibat kontaminasi silang atau prosedur masak yang tidak higienis.
Evaluasi Distribusi Makanan Bergizi Gratis
Pihak Dinkes Jombang menduga adanya faktor intoleransi tubuh santri terhadap zat kimia tersebut serta masalah pada manajemen rantai pasok makanan. Kualitas bahan baku dan pola distribusi program MBG kini berada di bawah pengawasan ketat untuk mencegah kejadian serupa terulang.
“Diduga ada faktor intoleransi atau perbedaan kondisi makanan, baik dari sisi kualitas maupun teknis distribusinya di lapangan,” pungkas dr. Hexawan.
Pemerintah Kabupaten Jombang diimbau untuk memperketat pengawasan terhadap penyedia jasa boga (catering) yang terlibat dalam program MBG, guna memastikan standar keamanan pangan (HACCP) terpenuhi sebelum makanan sampai ke tangan siswa dan santri.
