Jombang, 21 Juli 2025 – Peluncuran 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung secara daring dari Klaten, Jawa Tengah, pada Senin (21/7), seharusnya menjadi momentum penting bagi penguatan ekonomi kerakyatan di desa-desa. Namun, di Kabupaten Jombang, acara yang disiarkan nasional melalui Zoom Meeting ini justru diwarnai ironi. Sejumlah kepala desa, pengurus Kopdeskel, hingga perangkat daerah yang mengikuti sesi virtual tersebut, dilaporkan meninggalkan lokasi sebelum acara selesai.
Sikap ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai komitmen dan kedisiplinan birokrasi di Jombang dalam mendukung agenda strategis nasional. Padahal, kehadiran dan perhatian penuh dalam acara peluncuran ini sangat krusial, mengingat Kopdeskel Merah Putih merupakan inisiatif besar untuk memperkuat ekonomi desa, membuka lapangan kerja, dan mendorong kemandirian masyarakat akar rumput.
Ketiadaan ketegasan dari Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menertibkan dan memastikan partisipasi penuh dalam acara tersebut mencerminkan lemahnya manajemen pemerintahan. “Bagaimana mungkin program strategis nasional bisa berhasil di daerah, jika semangat dari pusat tidak disambut serius oleh pejabat, khususnya di Jombang,” ujar salah satu pegiat koperasi lokal yang enggan disebutkan namanya.
Ketua Serikat Jurnalis Nusantara (SJN) Jombang, M. Nur Rudiyanto, menilai bahwa tindakan sejumlah pejabat dan aparatur yang meninggalkan forum sebelum acara selesai merupakan bentuk kelalaian administratif dan ketidakpekaan terhadap arah kebijakan nasional.
“Ini bukan sekadar soal kehadiran formal, tapi soal integritas dalam menjalankan amanah negara. Presiden sudah berbicara soal koperasi sebagai tulang punggung ekonomi desa, tapi di Jombang justru acaranya dianggap remeh. Ini preseden buruk,” tegas Rudiyanto.
Ia juga menyayangkan tidak adanya mekanisme pengawasan internal dari Pemkab Jombang untuk memastikan forum berjalan tertib dan representatif. “Momentum peluncuran Kopdeskel Merah Putih seharusnya menjadi pemantik untuk mengevaluasi keseriusan perangkat desa dan OPD dalam membangun ekonomi berbasis komunitas,” tambahnya.
Rudiyanto mendesak Bupati Jombang untuk memberikan teguran kepada pihak-pihak yang tidak menghormati agenda nasional tersebut. Selain itu, ia juga mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang agar menjadikan insiden ini sebagai pelajaran berharga untuk penataan ulang koordinasi lintas sektor di lingkup pemerintahan daerah.
“Kalau elite daerahnya tidak antusias, jangan heran kalau nanti masyarakat juga tak percaya program ini akan jalan. Padahal, koperasi desa ini bisa jadi kunci untuk keluar dari ketergantungan ekonomi luar,” pungkasnya.
