SURABAYA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) secara resmi menyatakan sikap menolak keras wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/1/2026).
Hasto menyebut bahwa sikap partai berlambang banteng moncong putih ini diambil secara demokratis dengan menyerap aspirasi rakyat dari seluruh jajaran partai yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas).
PDI Perjuangan: Mandat Rakyat Tak Boleh Diganti Mandat DPRD
Hasto menjelaskan, alasan utama PDI Perjuangan menolak wacana tersebut adalah pengalaman pahit masa Orde Baru. Sistem kekuasaan yang terpusat dinilai hanya akan melahirkan watak otoritarian dan menutup ruang kontrol publik.
“Reformasi mengamanatkan pentingnya legitimasi pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Dengan mandat langsung, kepala daerah memiliki posisi yang kuat dan tidak mudah diintervensi atau dijatuhkan oleh kepentingan politik di DPRD,” ujar Hasto.
Ia menambahkan bahwa kepemimpinan yang tidak lahir dari kehendak rakyat secara langsung berpotensi besar memicu penyalahgunaan hukum serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Komitmen Banteng Lawan Politik Uang dengan Gotong Royong
Menanggapi isu mahalnya biaya Pilkada langsung, PDI Perjuangan memilih solusi penguatan internal ketimbang mengubah sistem. Hasto menjamin bahwa di internal PDI Perjuangan, setiap rekomendasi calon kepala daerah tidak diperjualbelikan.
“Kami menekan biaya politik melalui semangat gotong royong. PDI Perjuangan akan menjatuhkan sanksi tegas hingga pemecatan bagi kader yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau melakukan praktik mahar politik,” tegasnya.
Strategi Penempatan Kader di Wilayah Vital
Selain fokus pada demokrasi, PDI Perjuangan juga memiliki pertimbangan strategis dalam menempatkan kader-kader terbaiknya, khususnya di wilayah lumbung pangan, kawasan perbatasan, hingga wilayah strategis seperti Papua. Hal ini dilakukan agar pembangunan daerah selaras dengan visi kedaulatan nasional yang diusung partai.
Hasto memperingatkan bahwa memaksakan Pilkada melalui DPRD hanya akan menciptakan kesenjangan antara sistem politik dan kehendak rakyat, yang berisiko menimbulkan gejolak sosial di kemudian hari.
