JAKARTA – Rombongan hakim dari Mahkamah Agung Republik Filipina (Supreme Court of the Republic of the Philippines) melakukan kunjungan resmi ke Kantor Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) di Jakarta Pusat pada Selasa (4/11/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari sistem peradilan Indonesia, khususnya terkait pemanfaatan teknologi informasi.
Rombongan dipimpin oleh Hakim Agung MA Filipina, Justice Amy Lazaro-Javier, dan disambut langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Bambang Myanto.
Fokus Diskusi: Perkara Anak dan SATU JARI
Dalam sesi diskusi, delegasi kedua negara membahas tema utama “Kebijakan Penanganan Perkara Anak” dan demonstrasi sistem teknologi informasi yang digunakan Ditjen Badilum.
Sistem yang diperkenalkan meliputi:
- Sistem Informasi dan Monitoring Pelaporan serta Eksekusi
- Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi (SATU JARI)
Dirjen Badilum Bambang Myanto menjelaskan bahwa aplikasi SATU JARI adalah sistem pemantauan internal MA yang mengawasi kinerja penanganan perkara, administrasi, hingga pelaksanaan eksekusi secara real-time di seluruh pengadilan.
“Data yang disajikan bersifat realtime, termasuk waktu penyelesaian perkara dan sebaran jenis perkara yang ditangani, sehingga mendukung pengawasan dan pengambilan kebijakan berbasis data oleh pimpinan MA,” jelas Bambang Myanto.
Minat Khusus pada Perlindungan Kelompok Rentan
Delegasi Filipina menunjukkan minat khusus terhadap pemanfaatan teknologi informasi Ditjen Badilum dalam meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
“Kami ingin memahami bagaimana proses perkara dapat dimonitor sejak tahap mediasi, pemeriksaan di persidangan, hingga putusan dan eksekusi, dengan tetap memastikan aspek perlindungan yang memadai terhadap kelompok rentan,” ucap perwakilan rombongan.
Selain menyimak paparan, para tamu juga melakukan observasi langsung di ruang kerja sistem layanan dan pemantauan Ditjen Badilum. Pertemuan ini diharapkan dapat memperluas kerja sama peradilan, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan peradilan dan transparansi kinerja pengadilan.
