JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan instruksi tegas kepada Pemerintah Daerah (Pemda) di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh untuk mempercepat pendataan korban bencana serta penyediaan lahan. Hal ini menjadi syarat mutlak dimulainya pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Langkah cepat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan pascabencana dilakukan secara terintegrasi dan tanpa penundaan.
Kolaborasi Bangun 2.600 Unit Rumah
Pemerintah saat ini tengah bersinergi dengan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia untuk membangun 2.600 unit Huntap di tiga provinsi terdampak. Huntap ini diprioritaskan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang tersapu bencana.
Mendagri menegaskan bahwa kesiapan daerah adalah kunci utama kecepatan eksekusi di lapangan.
“Makin cepat menyiapkan lahan yang clear and clean, maka otomatis akan bergerak cepat juga. Tidak mungkin pembangunan dilakukan di atas lahan yang statusnya bermasalah,” ujar Mendagri dalam Rapat Pembahasan Huntap secara virtual, Kamis (25/12/2025).
Kriteria Lahan Clear and Clean
Mendagri merinci bahwa lahan yang disiapkan Pemda tidak hanya harus sah secara hukum, tetapi juga memenuhi kriteria kelayakan hidup, antara lain:
-
Aspek Teknis: Layak bangun dan aman dari risiko bencana susulan.
-
Aspek Lingkungan: Tidak merusak ekosistem sekitar.
-
Aspek Sosial: Dekat dengan akses publik seperti pasar, sekolah, tempat ibadah, dan logistik.
Ia juga menyarankan agar Pemda memanfaatkan lahan milik pemerintah daerah sendiri, lahan pusat, maupun lahan BUMN guna mempercepat ketersediaan lokasi.
Pendataan By Name By Address
Selain rumah rusak berat, Mendagri meminta Gubernur Sumut, Sumbar, dan Aceh segera berkoordinasi dengan Bupati/Wali Kota untuk mendata kerusakan kategori ringan dan sedang.
“Tolong segera koordinasikan pendataan by name by address dan serahkan ke BNPB. Setelah diverifikasi, bantuan akan langsung diberikan agar warga bisa segera melakukan perbaikan mandiri,” tandasnya.
Sinergi Lintas Kementerian
Rapat strategis ini dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri PKP Maruarar Sirait, Mensos Saifullah Yusuf, hingga Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Kehadiran para pimpinan daerah seperti Gubernur Sumut Bobby Nasution, Wagub Aceh Fadhlullah, dan Wagub Sumbar Vasko Ruseimy memastikan komitmen daerah berada dalam satu komando yang sama.
Dengan telah dilakukannya groundbreaking di Sumatera Utara, pemerintah menargetkan langkah serupa segera terlaksana di Aceh dan Sumatera Barat dalam waktu dekat.
