JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, menyita perhatian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (10/11/2026). Usai mengikuti rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Yanuar nekat membentangkan selembar kertas bertuliskan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan”.
Tulisan tersebut diperlihatkan kepada awak media saat Yanuar keluar dari ruang rapat bersama sejumlah anggota DPR lainnya. Ia menyebut aksinya ini sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang menginginkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya.
Yanuar menjelaskan, dirinya sengaja membawa tulisan tersebut karena tidak ada kesempatan bagi anggota DPR untuk menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna.
“Ya, karena tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat,” kata Yanuar.
Aspirasi Konstituen Banyumas-Cilacap
Ia mengklaim desakan agar Gibran mundur juga banyak disampaikan oleh masyarakat di daerah pemilihannya, yakni Banyumas-Cilacap, Jawa Tengah. Aspirasi tersebut didengarnya ketika menjalani masa reses dan bertemu dengan para konstituen.
“Hampir semua forum yang saya datangi saat reses, konstituen saya menginginkan Mas Gibran itu mundur atau kalau enggak mau mundur, jadi dimundurkan,” ujarnya.
Sudah Teken Usulan Hak Menyatakan Pendapat
Tak hanya menyuarakan desakan melalui tulisan, Yanuar mengungkapkan dirinya juga telah menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) DPR terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti.
“Saya juga sudah tanda tangan dan itu kita serahkan ke pimpinan. Untuk selanjutnya, kami meminta pimpinan DPR untuk bisa memproses usulan kami,” ungkapnya.
Yanuar menyebut sedikitnya 11 anggota DPR dari Fraksi PKS telah lebih dahulu membubuhkan tanda tangan. Ia kemudian mengaku menjadi anggota ke-12 yang ikut menandatangani usulan tersebut. Komunikasi terkait penggunaan hak menyatakan pendapat juga telah dilakukan dengan hampir seluruh fraksi di DPR.
Singgung Pasal 7A dan 7B UUD 1945
Yanuar menegaskan, dorongan penggunaan hak menyatakan pendapat bukan sekadar agenda politik PKS. Ia menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan hak konstitusional anggota DPR dari seluruh fraksi.
Dalam penjelasannya, Yanuar turut menyinggung Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden. Menurutnya, setelah Prabowo Subianto dan Gibran dilantik, keduanya menjalankan pemerintahan yang juga berada dalam pengawasan DPR.
Meski demikian, Yanuar menyerahkan sepenuhnya kelanjutan usulan hak menyatakan pendapat kepada pimpinan DPR dan pimpinan masing-masing fraksi.
“Ya, pimpinan namanya aspirasi. Pimpinan akan merapatkan tentunya, akan membahas dengan pimpinan-pimpinan fraksi,” ucapnya.
Hingga kini, Yanuar mengaku belum mengetahui kapan pimpinan DPR akan memutuskan kelanjutan usulan tersebut. “Mudah-mudahan secepatnya,” pungkasnya.
