GRESIK — Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, secara resmi membuka Sosialisasi Pemerintahan Digital (Pemdi) di Ruang Graita Eka Praja, Kantor Bupati Gresik, Jumat (19/12/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta memantapkan posisi Gresik dalam ekosistem smart city.
Dalam forum tersebut, terungkap bahwa Kabupaten Gresik mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 4,32 pada tahun 2024. Capaian ini menempatkan Gresik di peringkat ke-7 secara nasional, jauh melampaui target nasional sebesar 2,3.
Transformasi dari SPBE ke Pemerintahan Digital
Narasumber dari Kementerian PANRB, Tony Dwi Santoso, menjelaskan bahwa saat ini sedang terjadi transformasi paradigma dari sekadar sistem elektronik menuju Pemerintahan Digital yang lebih berorientasi pada solusi masalah masyarakat.
Wabup Alif menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar penggunaan aplikasi, melainkan soal integrasi data antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kunci keberhasilan pemerintahan digital terletak pada kualitas data dan kolaborasi. Digitalisasi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, harus selaras dengan program prioritas Nawakarsa dan berdampak langsung pada masyarakat,” tegas Wabup Alif.
Strategi Penguatan 2025–2030
Sebagai tindak lanjut atas capaian tinggi tersebut, Pemkab Gresik telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk lima tahun ke depan:
-
Arsitektur Pemdi: Penyusunan Peta Rencana Pemerintahan Digital Kabupaten Gresik Tahun 2025–2030.
-
Tim Koordinasi: Mengaktifkan Tim Koordinasi Pemerintahan Digital guna memastikan sinkronisasi data lintas perangkat daerah.
-
Optimalisasi PAD: Menggunakan instrumen digital untuk menutup potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan transparansi layanan publik.
Digitalisasi Sebagai Instrumen Akuntabilitas
Tony Dwi Santoso menambahkan bahwa digitalisasi memiliki peran vital dalam memperkuat kinerja finansial daerah. Melalui sistem yang transparan, pemerintah daerah dapat meningkatkan kemudahan akses layanan sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintahan di mata publik.
Wabup Alif berharap digitalisasi menjadi budaya kerja sehari-hari di lingkungan Pemkab Gresik, bukan hanya sekadar untuk mengejar penilaian indikator, melainkan untuk memberikan layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
