DPR Rampungkan UU Perampasan Aset Sebulan Lebih Cepat dari Target

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disetujui DPR RI menjadi undang-undang (19/11/2026). Keputusan ini diambil lebih cepat dari target yang sebelumnya ditetapkan.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, berharap beleid baru ini bisa membawa kebermanfaatan bagi masyarakat luas.

“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut menjadi UU,” kata Puan usai memimpin Rapat Paripurna di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Insyaallah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III. Kita sudah antisipasi,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

18 Tahun Terbengkalai

UU Perampasan Aset disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Saat pengesahan, seluruh pimpinan DPR hadir, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati, serta Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

UU ini disahkan sebelum target yang dijanjikan DPR kepada masyarakat, yaitu 15 Desember 2026. Artinya, DPR berhasil menyelesaikannya kurang dari satu bulan sebelum batas waktu.

Puan menegaskan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset ini bukan karena adanya desakan atau dilakukan secara terburu-buru. Menurutnya, undang-undang ini sudah tertunda selama 18 tahun dan sangat mendesak untuk segera diselesaikan.

“Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai,” paparnya.

Libatkan Partisipasi Publik

Puan juga mengungkap perjalanan pembahasan UU Perampasan Aset. Dalam penyusunannya, DPR melibatkan partisipasi dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa, hingga sejumlah kelompok masyarakat untuk memberikan masukan terhadap substansi RUU.

Dalam laporannya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebutkan pihaknya telah menyelenggarakan 87 rapat bersama berbagai elemen sebagai bentuk partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).

Komisi III DPR juga melakukan kunjungan kerja spesifik terkait pembahasan UU Perampasan Aset ke 15 provinsi. Termasuk melakukan sosialisasi anggota dewan di daerah pemilihannya masing-masing mengenai RUU tersebut.

Di Rapat Paripurna, Puan menyatakan proses pembahasan UU Perampasan Aset dilakukan dengan hati-hati dan seksama. Pembahasannya pun dapat diakses oleh publik sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman. Bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat,” tuturnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *