Akhirnya, DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Usai 18 Tahun Mangkrak

JAKARTA – Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Sidang II 2026-2027 resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang (19/11/2026). Rapat pengesahan dengan agenda tunggal ini dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi empat pimpinan DPR lainnya.

Rapat tersebut dihadiri dan ditandatangani oleh 361 dari total 573 anggota DPR, yang berasal dari seluruh fraksi di DPR.

“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” ujar Puan, yang dijawab persetujuan seluruh peserta paripurna.

18 Tahun Mangkrak

Seluruh fraksi di DPR sehari sebelumnya telah menyepakati RUU tersebut dibawa ke Paripurna untuk disahkan. Kesepakatan itu diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu di Komisi III DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (18/11/2026).

Dalam pandangannya, seluruh fraksi menyetujui RUU tersebut untuk disahkan tanpa catatan. Mereka menilai RUU Perampasan Aset sudah 18 tahun mangkrak dan tak kunjung dibahas di DPR. Kini, di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, RUU tersebut rampung dari tenggat yang diberikan hingga 15 Desember mendatang.

“Kita menyadari bersama RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008,” ujar perwakilan fraksi PKS, Nasir Djamil.

Tujuh Poin Pengaturan

Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menjelaskan bahwa RUU ini pada prinsipnya mengatur skema perampasan aset melalui tindak pidana, namun tetap mengatur skema perampasan aset tanpa pidana. Berikut tujuh poin pengaturan perampasan aset dalam RUU tersebut:

  1. Ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset, meliputi tindak pidana korupsi, narkotika, psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan orang, hingga penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

  2. Jenis aset tindak pidana yang dapat dirampas.

  3. Hukum acara perampasan aset, baik berdasarkan putusan pidana (conviction-based forfeiture) maupun tanpa putusan pidana (non-conviction-based forfeiture).

  4. Pengelolaan aset dan pengawasan perampasan aset oleh badan khusus yang dibentuk oleh Presiden.

  5. Pengawasan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset secara berkala dan akuntabel.

  6. Sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

  7. Pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.

“Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil,” kata Eddy mewakili pandangan pemerintah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *