Bojonggede, 21 Juli 2025 – Ketegangan antara warga Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, dan pemerintah daerah memuncak seiring berlanjutnya proyek pembangunan Tol Depok–Antasari (Desari) Seksi 3. Proyek yang berstatus Strategis Nasional (PSN) ini justru menjadi pemicu ketidakadilan bagi masyarakat setempat, di mana Presidium Suara Warga Pabuaran (SAPU) menuding proses pengadaan lahan dilakukan secara sewenang-wenang dan tanpa musyawarah, diselimuti dugaan intimidasi.
“Kami tidak menolak pembangunan. Kami menolak ketidakadilan,” tegas Jalal Abduh, salah satu Presidium SAPU. Ia menjelaskan bahwa proses penilaian (appraisal) tanah dilakukan secara sepihak, dengan harga yang ditawarkan pemerintah—mulai dari Rp1,4 juta hingga Rp3,5 juta per meter persegi—dinilai jauh di bawah nilai pasar, tanpa penjelasan apalagi melibatkan warga.
Lebih lanjut, warga mengaku tidak pernah diundang secara resmi untuk membahas nasib tanah mereka. Bahkan, menurut informasi yang dihimpun SAPU, ada oknum yang diduga memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi. Hingga saat ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi belum turun langsung menemui warga, meskipun sebagai kepala daerah dan penanggung jawab proyek seharusnya turun tangan.
“Ini bukan pembangunan, ini penyerobotan terstruktur,” ungkap Dr. Muhammad Abdul Mukhyi, presidium SAPU lainnya. Ia menyampaikan bahwa sebagian warga terpaksa menerima ganti rugi karena merasa takut dan tertekan. Namun, mayoritas warga memilih bertahan, menuntut hak konstitusional mereka yang dijamin dalam Pasal 28H UUD 1945, UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, serta Pasal 74 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
SAPU menyuarakan empat tuntutan utama:
- Hentikan sementara proses penggusuran.
- Lakukan audit independen terhadap proses appraisal.
- Gelar forum dialog resmi dan terbuka antara warga dan pemerintah.
- Sediakan perlindungan hukum serta pendampingan sosial terhadap warga terdampak.
Mochdar Soleman, Presidium SAPU lainnya, menyampaikan peringatan keras kepada pemerintah. “Jangan salahkan kalau kami galang solidaritas publik. Kalau negara terus bungkam, kami akan lawan secara konstitusional,” tegasnya. Ia juga menyoroti peran penting media dalam menjaga transparansi dan keberpihakan terhadap keadilan.
“Media harus menjadi corong keterbukaan. Jangan biarkan proyek strategis nasional berubah menjadi proyek strategis ketidakadilan. Bangun negeri bukan berarti hancurkan rakyatnya,” tutup Mochdar.
