Halmahera Selatan, 17 Juli 2025 — Bodi desa yang diusulkan warga Desa Marikapal, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, kini tidak dapat digunakan dan hanya menjadi “hiasan” saat situasi darurat. Warga mengeluhkan larangan penggunaan bodi desa oleh Kepala Desa dan perangkatnya, padahal secara geografis, Desa Marikapal sangat bergantung pada transportasi laut untuk kasus-kasus darurat seperti orang sakit atau ibu melahirkan yang membutuhkan penanganan medis di luar desa.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan warga, terutama mengingat pentingnya akses cepat ke fasilitas kesehatan atau bidan/dokter dari luar desa jika terjadi keadaan darurat mendadak. “Bodi desa ini sudah dinaikkan dan tidak boleh diturunkan lagi,” ungkap salah seorang anggota pemerintah desa sekaligus penjaga bodi desa kepada warga pada Selasa (15/7/2025).
Warga juga melaporkan bahwa mesin bodi desa tersebut disimpan di gudang pribadi Kepala Desa dan dikunci dengan gembok berkode yang hanya diketahui oleh Kepala Desa. Ironisnya, saat ini Kepala Desa sedang berada di Labuha, yang membutuhkan waktu tempuh beberapa jam untuk mencapai Desa Marikapal. Situasi ini sangat memprihatinkan bagi warga yang sewaktu-waktu membutuhkan transportasi darurat.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya. “Bodi desa itu kan kami yang mengusulkan. Bahkan Kepala Desa sendiri awalnya menolak, katanya tidak perlu membuat bodi desa, nanti pakai bodi pribadi Kepala Desa saja kalau ada apa-apa. Tapi kami bilang tidak bisa, harus membuat bodi desa mengingat situasi kami saat ini jika terjadi keadaan darurat,” tuturnya saat dikonfirmasi pada Kamis (17/7/2025).
Warga menegaskan bahwa pembangunan bodi desa ini menggunakan anggaran dana desa, bukan dana pribadi. Oleh karena itu, mereka mempertanyakan alasan pelarangan penggunaan bodi desa untuk kepentingan masyarakat. Warga Desa Marikapal menyatakan tidak akan tinggal diam jika insiden darurat menimpa mereka akibat ketiadaan akses transportasi ini. Mereka mendesak pemerintah daerah atau kabupaten untuk segera mengambil tindakan tegas menanggapi permasalahan serius ini.
