JAKARTA – Ibu kota kembali dikepung banjir setelah dilanda hujan deras, menggenangi sejumlah kawasan seperti Kemang Raya, Jati Padang, Cipete Utara, dan Kuningan Barat. Menanggapi persoalan klasik ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan kesiapsiagaan operasional dan solusi terstruktur untuk penanganan bencana.
Dalam rilis pers pada Senin (3/11/2025), Gubernur Pramono menyoroti peran sentral Waduk Pluit di Jakarta Utara sebagai infrastruktur penting dalam pengendalian banjir.
“Kenapa air di Jakarta relatif cepat surut? Karena sekarang ini bisa dimonitor dan dikoordinasikan dengan lebih baik,” ujar Pramono.
Dengan luas 80 hektare dan daerah tangkapan air 2.400 ha, Waduk Pluit diyakini berperan besar mempercepat aliran air menuju laut, yang membantu genangan segera surut.
Masalah Ratusan Tahun yang Kian Kompleks
Masalah banjir di Jakarta bukan fenomena baru. Sejak era kolonial Belanda (Batavia), kawasan ini, yang merupakan delta rawa-rawa sejajar permukaan laut, telah menjadi langganan banjir. Upaya Belanda membangun kanal buatan gagal menjadi solusi jangka panjang karena pendangkalan, endapan sedimen dari Sungai Ciliwung, dan pencemaran.
Di masa kini, kondisi topografi yang rendah, sistem drainase yang padat, serta penutupan saluran air akibat betonisasi semakin menambah kompleksitas banjir, yang meliputi genangan, luapan sungai, rob, dan banjir kiriman.
Gubernur Pramono mengakui bahwa meskipun baru menjabat, ia dihadapkan pada “hukuman dan penghakiman” publik untuk menyelesaikan masalah multi-dimensi yang telah ada ratusan tahun ini dalam waktu singkat, sebuah tuntutan yang dinilai irasional.
Tiga Pilar Kebijakan Penanganan Banjir
Sejak awal masa kepemimpinannya, Gubernur Pramono Anung telah mengambil inisiatif konkret untuk mengurai persoalan banjir. Langkah kebijakan yang sedang dan telah diimplementasikan dalam bentuk tiga pilar utama:
1. Kesiapsiagaan Operasional
Pramono menyatakan bahwa 200 titik pompa (dari total $\pm 500$ pompa) di seluruh Jakarta akan diaktifkan penuh saat banjir. Selain itu, pembukaan pintu air dilakukan untuk memperlancar aliran sungai saat curah hujan tinggi atau banjir kiriman datang.
2. Pendekatan Sistemik dan Intervensi
Pemprov DKI melakukan modifikasi cuaca sebagai langkah tambahan untuk mengurangi intensitas hujan di wilayah tertentu. Selain itu, apel siaga dan pemantauan lapangan dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kesiagaan, khususnya di kawasan Kali Ciliwung.
3. Kerangka Kolaboratif
Pramono menyadari pentingnya kolaborasi lintas sektor dan hulu-hilir. Kerja sama dengan wilayah Bogor terus diintensifkan untuk menata resapan air dan pengendalian sungai. Secara personal, Gubernur rutin mengunjungi korban, melayat keluarga korban banjir, dan mengarahkan jajaran Pemprov untuk bertindak cepat.
Gubernur Pramono menutup dengan menegaskan bahwa penanganan banjir memerlukan komunikasi, koordinasi, kerja sama, dan sinergi multipihak untuk menyelaraskan ide, kepentingan, dan tanggung jawab.
