KLATEN – Ketua Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dengkeng bersama Kasi Tata Pemerintahan (Tapem) Kecamatan Wedi akhirnya buka suara terkait polemik bubarnya musyawarah pengisian anggota BPD Desa Dengkeng, Kecamatan Wedi, Klaten. Klarifikasi resmi tersebut disampaikan di Balai Desa Dengkeng (10/11/2026).
Hanya 2 Nama Masuk Berita Acara
Ketua Panitia Pemilihan BPD Desa Dengkeng, Sri Mulyani, menjelaskan pihaknya diundang menghadiri musyawarah di RW 1, RW 2, dan RW 3 pada 8 November 2026. Agenda tersebut untuk menentukan bakal calon anggota BPD.
Hasilnya, masing-masing RW menyerahkan berita acara resmi kepada panitia. Dari musyawarah tersebut, total ada dua nama yang masuk dan diusulkan dalam berita acara resmi RW untuk menjadi calon anggota BPD.
“Setelah kami konfirmasi ke masing-masing Ketua RT dan RW di RW 1, 2, 3, memang benar yang tersebut di berita acara itu yang mereka usulkan untuk menjadi calon anggota BPD. Atas nama yang tadi ingin mengajukan (Fari Momon Patmono) tidak masuk dalam berita acara,” ujar Sri Mulyani.
Ia menegaskan, panitia hanya berpedoman pada tata tertib dan Peraturan Bupati yang berlaku. Aturannya, calon BPD wajib melalui musyawarah tingkat RW terlebih dahulu, baru ke musyawarah dusun, kemudian musyawarah tingkat desa.
“Di dalam musyawarah RW tidak terdapat nama tersebut dan kami hanya menerima berita acara sesuai dengan yang tertera yang mereka sampaikan kepada kami,” tegasnya.
Tahapan Tetap Dilanjutkan
Sri Mulyani menambahkan, tahapan pemilihan BPD akan tetap dilanjutkan sesuai jadwal. Panitia akan melanjutkan proses ke musyawarah tingkat dusun dengan berpedoman pada dua nama yang sudah sah masuk dalam berita acara RW.
“Karena musyawarah tingkat RW sudah terlaksana, maka seterusnya akan dilakukan musyawarah tingkat dusun. Dan kami melakukan musyawarah tingkat dusun berdasarkan berita acara yang ada. Jadi hanya dua nama ini sesuai dengan berita acara yang masing-masing RW sampaikan kepada kami,” ujarnya.
Mengacu Perbup No. 20 Tahun 2026
Klarifikasi tersebut diperkuat oleh Kasi Tapem Kecamatan Wedi, Joko Wardoyo. Ia membacakan langsung Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2026 tentang persyaratan calon BPD. Terkait mekanisme pencalonan, Joko meluruskan agar tidak ada salah tafsir.
“Setiap warga boleh mencalonkan diri, tapi mekanismenya disampaikan ke RT, dibawa ke musyawarah RW. Di musyawarah RW nanti diputuskan siapa yang masuk dalam usulan RW sebagai calon. Kalau tidak terpilih di musyawarah tingkat RW, otomatis gugur di tingkat RW,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, musyawarah BPD Dengkeng pada 8/11/2026 berakhir bubar setelah Fari Momon Patmono memprotes namanya tidak tercantum, padahal mengaku sudah mendaftar sejak 2 November lalu.
