KLATEN – Musyawarah pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dengkeng, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, berakhir ricuh dan bubar tanpa hasil pada Minggu malam (8/11/2026). Pemicunya, seorang warga yang telah mendaftar secara resmi mendadak menemukan namanya hilang dari daftar calon.
Warga tersebut adalah Fari Momon Patmono. Ia mengaku telah menempuh prosedur pendaftaran resmi untuk wilayah Dusun Dengkeng Tengah pada Senin (2/11/2026) dengan mengisi tiga blangko yang disediakan panitia.
Namun, setelah menyerahkan berkas, Momon mengaku tidak pernah mendapatkan informasi apa pun dari panitia. Tidak ada pemberitahuan mengenai kekurangan berkas maupun panggilan untuk verifikasi ulang.
“Tidak ada informasi apa pun. Tidak ada pemberitahuan kekurangan berkas, tidak ada panggilan verifikasi ulang,” ujar Momon.
Nama Hilang Saat Hari-H
Kejanggalan baru disadari Momon saat hari H pelaksanaan pemilihan. Nama yang bersangkutan sama sekali tidak tercantum dalam daftar calon BPD yang diumumkan panitia.
“Tiba-tiba saat hari H pemilihan, nama saya tidak muncul sebagai calon. Saya datang hanya sebagai tamu undangan,” tegasnya.
Protes Momon tersebut sontak memicu perdebatan panas di forum musyawarah. Situasi menjadi tidak terkendali hingga akhirnya para peserta memilih membubarkan diri, dan pemilihan BPD pun dinyatakan batal.
Bagi Momon, persoalan ini bukan sekadar soal kalah atau menang. Ia hanya menuntut haknya sebagai warga negara dihargai setelah menempuh jalur pendaftaran yang sah.
“Masalah menang atau kalah itu tidak masalah. Saya hanya ingin menggunakan hak saya sebagai warga negara untuk mencalonkan diri. Itu saja,” tutup Momon.
Bantahan Kepala Desa
Menanggapi kisruh tersebut, Kepala Desa Dengkeng, Hariyanta, S.AP., angkat bicara. Saat dikonfirmasi di tempat, ia menilai proses penjaringan calon BPD melalui RW setempat sudah sesuai prosedur. Menurutnya, pembubaran forum malam itu murni dilakukan oleh peserta musyawarah, bukan inisiatif panitia.
Hariyanta menduga insiden tersebut terjadi akibat miskomunikasi antara warga dengan pihak RW pengusul. Pihak desa pun berencana mengundang para tokoh masyarakat dan Ketua RW ke Balai Desa untuk menjadwalkan ulang musyawarah.
“Nanti akan kami undang ke Balai Desa tokoh-tokoh, artinya RT dan RW-nya yang mengajukan, kok terjadi semacam ini bagaimana,” ujar Kades.
