KENDARI – Ketua Umum Markas Daerah Laskar Merah Putih (Mada LMP) Sulawesi Tenggara, Ferdinansyah A. Tombili, melontarkan kritik terhadap pelaksanaan sosialisasi bahaya narkoba sekaligus tes urine massal yang digelar di lingkungan kerja PT GMS dan CV NDJ, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Kamis (6/8/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan Polres Konawe Selatan, Rumah Sakit Bhayangkara, dan BNN Kota Kendari. Namun, pelaksanaannya dinilai belum berjalan secara transparan dan masih menyisakan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat.
Ferdinansyah menyebut kegiatan tersebut terkesan tidak adil karena jumlah peserta yang menjalani tes urine dinilai belum mencakup seluruh tenaga kerja perusahaan.
Pertanyakan Jumlah Peserta dan Hasil Tes
Ferdinansyah menyoroti informasi yang menyebut tes urine diikuti ratusan karyawan dan seluruh peserta dinyatakan negatif narkoba.
Menurutnya, informasi mengenai jumlah peserta perlu disampaikan secara terbuka karena berdasarkan informasi yang diterimanya, jumlah karyawan PT GMS dan CV NDJ mencapai sekitar 400 orang, sedangkan yang mengikuti tes urine disebut hanya sekitar 119 orang.
“Ratusan itu berapa orang? Total karyawan PT GMS dan CV NDJ kurang lebih mencapai 400 orang. Namun yang hadir dan menjalani tes urine hanya sekitar 119 orang. Ini harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” tegas Ferdinansyah, Sabtu (8/8/2026).
Ia juga mempertanyakan ketidakhadiran jajaran pimpinan tertinggi perusahaan dalam kegiatan tersebut.
Menurutnya, apabila tes urine dilakukan sebagai bentuk komitmen pemberantasan narkoba di lingkungan perusahaan, seluruh unsur perusahaan, termasuk jajaran manajemen, seharusnya ikut memberikan contoh dengan menjalani pemeriksaan.
Soroti Ketidakhadiran Ditresnarkoba dan BNN Provinsi
Selain jumlah peserta, Mada LMP Sultra juga menyoroti tidak hadirnya Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sultra dan BNN Provinsi Sulawesi Tenggara.
Ferdinansyah mengatakan, sejak awal pihaknya mendorong agar kedua lembaga tersebut terlibat langsung untuk memastikan proses pemeriksaan berlangsung secara independen dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Sejak awal yang kami dorong turun langsung adalah Ditresnarkoba Polda Sultra dan BNN Provinsi. Ketika yang hadir justru pihak lain, tentu publik berhak mempertanyakan efektivitas dan independensi kegiatan tersebut,” ujarnya.
Ia juga menyesalkan tidak dilibatkannya unsur masyarakat setempat dalam kegiatan tersebut.
Menurutnya, agenda yang berkaitan dengan pencegahan narkotika di wilayah tambang semestinya dapat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala desa, camat, hingga unsur Forkopimcam agar pelaksanaannya lebih terbuka.
Tantang Tes Urine Ulang Secara Independen
Mada LMP Sultra juga meminta agar dilakukan tes urine ulang terhadap seluruh karyawan secara menyeluruh dan transparan.
Ferdinansyah bahkan menyatakan pihaknya siap menghadirkan lembaga independen untuk melakukan pemeriksaan apabila perusahaan bersedia menggelar tes ulang.
“Kami menantang pimpinan PT GMS dan CV NDJ untuk mengumpulkan seluruh karyawan dan melakukan tes urine ulang secara terbuka. Kami siap menghadirkan lembaga independen sebagai penguji. Hasilnya nanti akan terlihat secara objektif apakah benar seluruhnya negatif atau tidak,” tegasnya.
Siapkan Aksi Jilid II ke DPRD Sultra
Sebagai tindak lanjut atas persoalan tersebut, Mada LMP Sultra menyatakan akan kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II.
Aksi tersebut direncanakan berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Massa akan mendesak digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas pelaksanaan tes urine di PT GMS dan CV NDJ.
Mada LMP Sultra meminta Ketua DPRD Sultra bersama Komisi III memanggil pimpinan PT GMS dan CV NDJ serta menghadirkan seluruh pemangku kepentingan di Kecamatan Laonti dalam forum hearing.
“Kami akan mendesak DPRD Sultra memanggil pimpinan perusahaan, aparat terkait, dan seluruh pemangku kepentingan di Laonti. Kami juga meminta dilakukan sidak dan tes urine ulang secara menyeluruh yang benar-benar independen dan bebas intervensi,” ucap Ferdinansyah.
Dorong Sosialisasi Narkoba Menyasar Sekolah
Selain persoalan tes urine di lingkungan perusahaan, Ferdinansyah juga mendorong agar sosialisasi bahaya narkoba diperluas hingga lingkungan pendidikan.
Menurutnya, sosialisasi perlu melibatkan kepala sekolah, guru, hingga tenaga pendidik di jenjang SD, SMP, dan SMA sebagai bagian dari upaya mencegah penyalahgunaan narkotika sejak dini.
“Kami secara terbuka menantang keberanian dan komitmen pimpinan tertinggi perusahaan untuk hadir secara langsung tanpa diwakili dalam Rapat Dengar Pendapat mendatang. Jangan hanya menuntut karyawan, pimpinan harus menjadi contoh nyata dengan menjadi yang pertama mengikuti tes urine massal,” tegas Ferdinansyah.
“Kami tantang pimpinan perusahaan wajib hadir RDP dan pimpin langsung tes urine massal,” pungkas Ketua Umum Mada LMP Sultra tersebut.
