SUBULUSSALAM – Warga Desa Kuta Beringin, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, memilih bergerak secara swadaya memperbaiki jalan yang selama ini menjadi akses utama aktivitas masyarakat. Tak menunggu penanganan pemerintah, warga bergotong royong hingga berhasil mengumpulkan dana sekitar Rp12 juta.
Pengumpulan dana dilakukan selama tiga hari, mulai 16 hingga 18 Juli 2026. Warga secara sukarela menyumbangkan uang sesuai kemampuan masing-masing untuk membeli material dan membiayai perbaikan jalan.
Aksi tersebut dilakukan lantaran kondisi jalan dinilai mengganggu mobilitas masyarakat. Jalan itu setiap hari menjadi akses bagi petani, pedagang, pelajar, hingga warga yang hendak mendapatkan pelayanan kesehatan.
Warga Patungan Sesuai Kemampuan
Semangat gotong royong menjadi modal utama warga Kuta Beringin untuk memperbaiki akses jalan tersebut.
Tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan dari luar, masyarakat mengumpulkan dana secara bersama-sama. Dalam waktu tiga hari, dana yang terkumpul mencapai sekitar Rp12 juta.
Uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli material dan memenuhi kebutuhan perbaikan jalan agar akses masyarakat bisa kembali lebih nyaman dilalui.
Bagi warga, kondisi jalan yang layak bukan sekadar persoalan fasilitas umum. Infrastruktur tersebut dinilai menjadi urat nadi aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat desa.
Kerusakan jalan disebut selama ini menghambat mobilitas warga sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan.
Gotong Royong Jalan, Pemerintah Disentil
Aksi swadaya warga mendapat perhatian dari Kamarudin. Ia menilai langkah masyarakat tersebut menunjukkan kuatnya semangat gotong royong, tetapi di sisi lain juga harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Menurutnya, masyarakat seharusnya tidak terus-menerus dibebani untuk menangani sendiri kebutuhan infrastruktur yang berkaitan dengan kepentingan umum.
“Sangat memprihatinkan ketika masyarakat harus mengumpulkan uang sendiri untuk memperbaiki jalan yang merupakan fasilitas umum. Gotong royong memang menjadi budaya yang harus dijaga, tetapi jangan sampai dijadikan alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan tanggung jawabnya,” kata Kamarudin.
Ia meminta pemerintah hadir dengan langkah konkret untuk menangani persoalan infrastruktur yang dirasakan langsung masyarakat.
“Pemerintah harus hadir melalui tindakan nyata, bukan membiarkan masyarakat berjuang sendiri,” tegasnya.
Warga Minta Wali Kota Beri Perhatian
Masyarakat Kuta Beringin berharap Pemerintah Kota Subulussalam, khususnya Wali Kota Subulussalam, memberikan perhatian terhadap kondisi infrastruktur di Kecamatan Rundeng.
Warga berharap pemerintah tidak sekadar mengetahui persoalan jalan rusak, tetapi juga turun langsung melihat kondisi di lapangan dan menyiapkan program penanganan yang konkret.
“Jangan biarkan masyarakat terus berjuang sendiri untuk memperbaiki jalan yang menjadi fasilitas umum. Kami berharap Pemerintah Kota Subulussalam membuka mata terhadap kondisi yang kami alami dan segera menghadirkan solusi nyata. Kehadiran pemerintah akan dirasakan melalui tindakan, bukan hanya janji,” demikian harapan warga.
Masyarakat juga meminta pemerintah berdialog langsung dengan warga untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur yang paling mendesak.
Selain itu, anggaran pembangunan diharapkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat desa.
Rp12 Juta Terkumpul, Warga Tunggu Respons Pemerintah
Aksi warga Kuta Beringin menjadi gambaran masih kuatnya budaya gotong royong di tengah masyarakat.
Namun, warga berharap semangat swadaya tersebut berjalan beriringan dengan kehadiran pemerintah dalam menyediakan dan memperbaiki infrastruktur publik sesuai kewenangannya.
Kolaborasi pemerintah dan masyarakat dinilai penting agar pembangunan dapat berjalan lebih merata dan memberikan manfaat langsung bagi warga.
“Masyarakat telah menunjukkan kepeduliannya dengan mengumpulkan dana sekitar Rp12 juta demi memperbaiki jalan. Kini masyarakat menunggu kepedulian yang sama dari pemerintah melalui tindakan nyata,” pungkasnya.
Hingga informasi ini disusun, belum terdapat keterangan dari Pemerintah Kota Subulussalam terkait keluhan warga maupun status kewenangan dan rencana penanganan jalan tersebut.
