SAMARINDA — Gelombang protes besar melanda Ibu Kota Kalimantan Timur pada Selasa (21/04/2026). Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur memadati Kantor Gubernur Kaltim dan Gedung DPRD untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan Gubernur Rudy Mas’ud yang dinilai mencederai rasa keadilan publik.
Aksi yang berlangsung dari pagi hingga sore hari ini melibatkan sedikitnya 2.500 peserta, yang terdiri dari gabungan 1.500 warga sipil dan lebih dari 1.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Samarinda.
Soroti Anggaran Fantastis dan Pemborosan Daerah
Koordinator lapangan, Erly Sopiansyah, dalam orasinya menyoroti sejumlah alokasi anggaran yang dianggap provokatif di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. Beberapa poin anggaran yang dipersoalkan massa antara lain:
-
Renovasi Rumah Dinas Gubernur: Mencapai Rp25 miliar.
-
Pengadaan Mobil Dinas Gubernur: Senilai Rp8,5 miliar.
-
Kendaraan Dinas DPRD: Senilai Rp6,5 miliar.
-
Alokasi Dana Tim Ahli: Sebesar Rp10,5 miliar.
Selain itu, kebijakan pengalihan beban iuran BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota turut menjadi pemicu kemarahan massa karena dianggap melempar tanggung jawab layanan publik.
Tuntutan Audit KPK dan Isu Dinasti Politik
Massa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran di lingkup Pemprov Kaltim. Suasana semakin memanas saat orator menyinggung isu dinasti politik, menyusul fakta bahwa jabatan Ketua DPRD Kaltim diduduki oleh Hasanuddin Mas’ud, yang merupakan kakak kandung dari Gubernur Rudy Mas’ud. Kondisi ini dinilai memperlemah fungsi kontrol legislatif terhadap eksekutif.
DPRD Teken Pakta Integritas dan Peluang Hak Angket
Meski gagal menemui Gubernur secara langsung, perwakilan demonstran berhasil melakukan audiensi dengan Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel. Dalam pertemuan yang cukup alot tersebut, Ekti akhirnya bersedia menandatangani pakta integritas yang diajukan massa.
Pakta tersebut mencakup komitmen untuk:
-
Melakukan audit menyeluruh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim.
-
Memberantas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
-
Memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan.
Ekti juga menyatakan bahwa DPRD Kaltim membuka peluang untuk menggulirkan hak angket terhadap Gubernur Rudy Mas’ud. Namun, ia menekankan bahwa langkah tersebut harus melalui mekanisme resmi, mulai dari rapat pimpinan hingga persetujuan seluruh fraksi di legislatif.
Aksi berakhir dengan tertib menjelang petang, namun massa mengancam akan kembali turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar jika tuntutan audit dan evaluasi kebijakan tidak segera direalisasikan dalam waktu dekat.
