GRESIK — Pemerintah Kabupaten Gresik mulai mematangkan rencana pembangunan untuk masa depan melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Acara yang digelar di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kamis (15/1/2026), menjadi ruang partisipatif untuk menyerap aspirasi lintas sektor.
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 harus dilakukan dengan sangat cermat, mengingat tantangan efisiensi anggaran dan keterbatasan fiskal yang akan dihadapi daerah.
Strategi Pembangunan di Tengah Keterbatasan Fiskal
Bupati yang akrab disapa Gus Yani ini mengingatkan bahwa kunci keberhasilan pembangunan ke depan bukan terletak pada banyaknya program, melainkan pada ketepatan sasaran. Program yang diusung harus memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Dalam situasi keterbatasan fiskal, kolaborasi menjadi kunci. Kita harus selektif dalam memilih program pembangunan agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga Gresik,” ujar Gus Yani.
Soroti Masalah Sampah hingga Layanan Kesehatan Bawean
Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Munir, menyampaikan sejumlah catatan strategis yang menjadi prioritas rakyat. Salah satu yang paling ditekankan adalah pengelolaan sampah yang harus terintegrasi hingga ke level desa melalui optimalisasi TPS dan TPST.
Selain sampah, DPRD Gresik memberikan masukan terkait:
-
Infrastruktur: Perbaikan jalan kabupaten dan peningkatan lingkungan desa.
-
Pendidikan: Rehabilitasi sekolah negeri dan swasta yang rusak berat.
-
Kesehatan: Peningkatan layanan kesehatan, khususnya akses medis di Pulau Bawean.
-
Aset: Penataan pertanahan dan optimalisasi aset daerah agar lebih berdaya guna.
Proyeksi Pendapatan Daerah Rp3,38 Triliun
Sekda Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftachul Rahman, memaparkan potret realitas keuangan daerah. Pada rancangan awal RKPD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp3,38 triliun.
Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan proyeksi RPJMD awal yang sempat dipasang di angka Rp3,99 triliun. Penurunan ini dipicu oleh koreksi pada sektor pendapatan transfer yang diperkirakan berada di angka Rp1,75 triliun dari proyeksi awal Rp2,30 triliun.
Kondisi ini menuntut seluruh perangkat daerah untuk lebih inovatif dan efisien dalam merancang program kerja, sehingga target pembangunan jangka menengah tetap dapat tercapai meski dengan keterbatasan anggaran.
