BALIKPAPAN – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahan harus berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan merupakan kunci utama kemajuan sistem birokrasi.
Pernyataan ini disampaikan Wamendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri di Ballroom Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (13/11/2025).
“Fungsi kita, yang memang tujuan akhir dari pejabat publik, adalah menjadi pelayan publik,” tegasnya.
Implementasi Sistem Merit dan Manajemen Talenta
Wamendagri menyoroti pentingnya materi dalam Rakor, termasuk penguatan pembangunan manusia melalui penerapan sistem merit. Menurutnya, sistem ini mendorong lahirnya ASN yang profesional, adaptif, dan memiliki semangat inovasi.
Selain itu, manajemen talenta dan transformasi Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi fokus. Melalui materi ini, pemerintah berupaya menyiapkan mekanisme manajemen talenta untuk memastikan ASN berprestasi dapat berkembang menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas dan visioner.
“ASN sebagai pilar pendorong keberhasilan program prioritas nasional menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak akan berjalan tanpa SDM yang unggul,” tegas Wiyagus.
Peran Kunci Sekda dan Kesiapan IKN
Wamendagri menambahkan bahwa penerapan sistem merit di tingkat daerah membutuhkan dukungan Sekretaris Daerah (Sekda). Ia menilai Sekda adalah motor penggerak birokrasi yang harus memastikan sistem merit berjalan efektif, termasuk dalam mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan kompetensi dan sertifikasi ASN.
Wiyagus juga menyoroti kesiapan ASN yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, IKN bukan sekadar simbol pemindahan pusat pemerintahan, tetapi juga wujud transformasi cara kerja birokrasi Indonesia.
“Di sana (IKN) SDM aparatur harus menjadi pelopor perubahan dan contoh nyata profesionalisme ASN,” ungkap Wiyagus.
Ia berharap ASN yang kompeten dan berdaya saing dapat berperan sebagai penghubung agar kebijakan nasional dipahami secara efektif di tingkat daerah.
“Harmonisasi ini menjadi kunci bagi terwujudnya pemerintahan yang solid, terintegrasi, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas di seluruh penjuru Indonesia,” tutupnya.
Acara ini turut dihadiri Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri Sugeng Hariyono, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, serta pejabat terkait lainnya.
