PAPUA PEGUNUNGAN — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan untuk fokus menjalankan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau quick win yang diluncurkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Program tersebut ditekankan sebagai ikhtiar pemerintah untuk memastikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, khususnya di Tanah Papua.
“Semua program quick win dari Bapak Presiden ini akan kita awasi ketat. Kalau sampai gubernur ataupun bupati yang tidak secara serius mengurus daripada program Bapak Presiden selama lima tahun ini yaitu menjadi evaluasi untuk Pak Presiden,” ujar Ribka saat memimpin Rapat Koordinasi Program “Quick Win” di Baliem Pilamo Hotel, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (20/10/2025).
Master Plan Pangan dan Kopdeskel Merah Putih Mendesak
Ribka Haluk menyoroti bahwa persoalan swasembada pangan masih menjadi tantangan di Papua Pegunungan, yang juga menjadi pemicu kesenjangan harga. Ia mendesak Pemda setempat untuk menyusun master plan yang komprehensif untuk jangka panjang.
“Ini lebih baik buka kebun, buka pertanian, sawah, atau apa. Ini harus dimulai, tidak bisa tidak,” tegasnya, sekaligus meminta pemerintah daerah memanfaatkan kekayaan alam secara optimal untuk mewujudkan swasembada pangan.
Selain sektor pangan, Wamendagri juga mendorong Pemprov Papua Pegunungan untuk menghidupkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Keberadaan Kopdeskel diyakini akan menekan angka kemiskinan dengan mendorong perputaran uang di daerah.
“Jadi Pak Presiden mau, ini wajib pemerintah daerah mengurus koperasi desa harus berdiri,” ungkapnya.
Realisasi Belanja APBD Diapresiasi
Dalam rapat tersebut, Wamendagri mengapresiasi jajaran Pemprov Papua Pegunungan atas capaian realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 per 10 Oktober 2025 sebesar 73,15 persen.
Realisasi belanja juga diapresiasi karena mencapai 53,83 persen, yang dinilai sesuai standar nasional. Sebagai bentuk penghargaan, Ribka menyerahkan plakat kepada Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo.
Rapat tersebut turut dihadiri Ketua Majelis Rakyat Papua Pegunungan Agus Nikilik Hubi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan Yos Elopere, serta jajaran kepala daerah se-Provinsi Papua Pegunungan.
