JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk kini memegang dua amanah penting setelah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Ribka Haluk menyatakan tugasnya bersifat ganda. Selain sebagai Wamendagri, kini ia memiliki peran strategis untuk memastikan sinkronisasi program pembangunan di enam provinsi Papua.
“Tugas kami adalah bagaimana kita mengharmonisasi program percepatan pembangunan di Papua, enam provinsi, antara kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Ribka menegaskan bahwa setiap kegiatan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk wilayah Papua wajib dikoordinasikan dengan Komite Eksekutif. Komite ini juga bertugas memastikan program nasional, seperti Asta Cita, selaras dan dijalankan oleh K/L di Papua.
“Semua program yang diperuntukkan ke Papua, ke Tanah Papua, ini wajib kita ketahui. Dan juga sampai sejauh mana, apakah program itu berhasil atau tidak, jadi kita sekaligus mengawasi,” tuturnya.
Selain itu, Komite akan memfasilitasi usulan program dari daerah ke K/L terkait dan memastikan program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dilaksanakan.
Ribka Haluk menilai tugas tambahan ini memiliki peran strategis karena laporan kerjanya langsung ditujukan kepada Presiden. Keberadaan Komite Eksekutif ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah pusat terhadap pembangunan di Papua.
“Pak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, dan kita semua, kita mengharapkan Papua itu cepat maju, kemudian masyarakatnya itu sejahtera,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa percepatan pembangunan di Papua adalah bagian dari visi besar menuju Indonesia Emas 2045, memastikan tidak ada daerah yang tertinggal.
