MANOKWARI – Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, S.H., M.Si., secara resmi membuka Konferensi Sinode Ke-XII Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua (18/11/2026). Pembukaan berlangsung di Gedung Gereja Kairos Suapen, Kabupaten Manokwari.
Konferensi yang mengusung tema “Berubah Untuk Menjadi Kuat” dengan teks Alkitab Roma 12:1-2 tersebut berlangsung khidmat. Dalam sambutannya, Wagub Lakotani menegaskan bahwa konferensi ini bukan sekadar agenda organisasi gereja. Lebih dari itu, ini menjadi momentum untuk memutuskan yang terbaik bagi kemajuan gereja, umat, serta masyarakat di Tanah Papua.
“Kita semua menyadari bahwa sejarah pembangunan dan perjalanan kehidupan masyarakat di Tanah Papua tidak dapat dipisahkan dari peran dan kontribusi gereja,” ujar Lakotani.
Gereja Hadir Sebelum Pemerintah
Ia mengatakan, jauh sebelum pemerintah dan pelayanan publik berkembang seperti saat ini, gereja melalui para penginjil, pendeta, guru jemaat, dan tenaga pelayanan telah hadir di tengah masyarakat. Mereka menjangkau wilayah pedalaman, pegunungan, pesisir, bahkan hingga pulau-pulau terkecil.
Lakotani pun bercerita tentang pengalamannya melakukan perjalanan bersama Ketua BGP ke salah satu wilayah yang akses jalannya masih sangat sulit.
“Saya punya cerita dengan Bapak Ketua BGP. Kami pernah naik mobil sama-sama datang di satu tempat yang jalannya masih sangat sulit dilalui. Itu jalan pejabat saja kemudian naik ke gunung. Tapi di sana itu dulu sudah ada penginjil-penginjil yang mulai membuka akses, sehingga kemudian masuk aktivitas pembangunan dan pelayanan di sana,” ceritanya.
Mitra Strategis Pemerintah
Menurutnya, dengan kondisi jalan yang begitu sulit, ia membayangkan bagaimana para penginjil pada masa lalu bisa sampai ke tempat tersebut untuk memberikan pelayanan. Mulai dari firman Tuhan, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
“Di sinilah peran gereja itu dimulai. Gereja tidak hanya hadir untuk memberitakan Injil dan membina kehidupan spiritual umat, tetapi juga mengambil bagian dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta pembentukan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan,” jelasnya.
Karena itu, Pemprov Papua Barat memandang gereja bukan sekadar sebagai lembaga keagamaan. Gereja dinilai sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun manusia secara utuh.
“Pembangunan manusia tidak cukup hanya diukur dengan panjangnya jalan yang dibangun, banyaknya gedung yang didirikan, atau besarnya anggaran yang dibelanjakan. Pembangunan yang sesungguhnya harus mampu menghadirkan perubahan dalam kualitas kehidupan manusia,” tegasnya.
Pesan Persatuan
Lakotani menambahkan, pemerintah memiliki kewenangan kebijakan dan sumber daya pembangunan. Sementara gereja memiliki kekuatan moral, kedekatan sosial, jaringan pelayanan, dan kepercayaan yang kuat di tengah masyarakat. Jika kekuatan ini berjalan bersama, berbagai tantangan pembangunan di Tanah Papua akan lebih mudah dihadapi.
Ia pun berharap konferensi ini menjadi ruang refleksi, evaluasi, dan pembaruan terhadap seluruh perjalanan pelayanan gereja.
“Perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi merupakan hal yang wajar. Namun jangan sampai perbedaan tersebut menjadi sumber perpecahan yang melemahkan kesaksian dan pelayanan gereja,” pesannya.
“Konferensi ini hendaknya menjadi tempat untuk mempertemukan pikiran, bukan mempertajam perbedaan, membangun kesepahaman, bukan memperbesar pertentangan, serta memperkuat persatuan,” tutup Lakotani.












