TULUNGAGUNG – Kolektif Pimpinan Wilayah (KPW) Rekan Indonesia Jawa Timur bersama Kolektif Pimpinan Daerah (KPD) Rekan Indonesia Kabupaten Tulungagung menggelar audiensi dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Tulungagung pada Jumat (24/7/2026). Pertemuan tersebut membahas percepatan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Tulungagung.
Audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Tulungagung itu dihadiri Plt. Bupati Tulungagung H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M., Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, perwakilan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta jajaran Rekan Indonesia Jawa Timur dan Rekan Indonesia Kabupaten Tulungagung.
Bahas Percepatan UHC dan Pelayanan Kesehatan
Dalam pertemuan tersebut, Rekan Indonesia menyampaikan sepuluh pokok pembahasan yang dinilai penting untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Tulungagung.
Beberapa isu yang dibahas meliputi percepatan pencapaian UHC, perlindungan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi seluruh pekerja, peningkatan mutu pelayanan di RSUD dr. Iskak dan RSUD Campurdarat, penguatan pelayanan puskesmas, transparansi pengelolaan anggaran kesehatan, pengawasan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga penguatan mekanisme pengaduan masyarakat.
Plt Bupati Teken Surat Pernyataan Kesanggupan
Sebagai tindak lanjut audiensi, Plt. Bupati Tulungagung menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan yang memuat komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti berbagai poin yang telah disepakati.
Komitmen tersebut meliputi:
- Berupaya mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan minimal 98 persen kepesertaan aktif JKN paling lambat tahun 2027.
- Menerbitkan surat edaran kepada seluruh pemberi kerja agar mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan.
- Menginstruksikan seluruh perangkat daerah mendukung percepatan pencapaian UHC.
- Melakukan evaluasi dan peningkatan mutu pelayanan di RSUD, puskesmas, dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
- Meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran kesehatan serta dana kapitasi JKN.
- Menyusun rencana aksi (action plan) paling lambat 30 hari setelah audiensi.
- Membuka ruang koordinasi dan evaluasi bersama Rekan Indonesia Jawa Timur.
- Menjamin pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan evaluasi secara terbuka apabila dalam waktu 90 hari tidak terdapat tindak lanjut nyata tanpa alasan yang sah.
Rekan Indonesia Apresiasi Komitmen Pemkab
Ketua KPW Rekan Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menerima aspirasi masyarakat.
“Kami mengapresiasi komitmen Plt. Bupati Tulungagung beserta seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah membuka ruang dialog dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan. Rekan Indonesia akan terus mengawal implementasi seluruh komitmen tersebut agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung,” ujar Bagus Romadon.
Menurutnya, audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Rekan Indonesia Jawa Timur menegaskan akan terus melakukan pengawalan terhadap implementasi berbagai komitmen yang telah disepakati agar target peningkatan pelayanan kesehatan dan percepatan Universal Health Coverage di Kabupaten Tulungagung dapat tercapai sesuai rencana.
