TTS, NTT – Gelombang kecaman terhadap oknum Kepala Desa Loli, Kecamatan Polen, terus mengalir dari Gedung DPRD Timor Tengah Selatan (TTS). Setelah Komisi I, kini giliran pimpinan DPRD TTS yang bersuara keras.
Wakil Ketua DPRD TTS, Arsianus Nenobahan, mengaku sangat menyayangkan sikap arogansi oknum Kades Loli yang diduga menganiaya warganya sendiri dari Desa Usapitmam’apa. Politisi yang akrab disapa Aris ini secara terbuka mengecam tindakan tersebut.
Menurut Aris, tindakan kekerasan itu sama sekali tidak mencerminkan sosok seorang pemimpin desa dan telah mencederai nilai-nilai kepemimpinan yang seharusnya diemban oleh seorang kepala desa.
“Seharusnya kepala desa itu posisinya adalah seorang bapak, seorang pengayom, dan pembina bagi seluruh masyarakatnya. Tugas utamanya adalah menuntun, membimbing, dan melindungi warganya, bukan justru menjadi pelaku kekerasan,” kata Aris Nenobahan kepada wartawan usai menerima aduan sejumlah tokoh masyarakat Desa Usapitmam’apa di Gedung DPRD TTS, Selasa (20/10/2026).
Etika Kepemimpinan Tercoreng
Ia menilai, jika seorang kepala desa sudah berani main tangan dan menganiaya rakyatnya sendiri, maka secara etika kepemimpinan sudah sangat tidak bagus dan telah melampaui batas. Lebih dari itu, tindakan tersebut juga memiliki konsekuensi hukum yang serius.
“Kalau kepala desanya sendiri yang menganiaya masyarakatnya, secara etika itu sudah tidak bagus. Itu sudah masuk ranah konsekuensi hukum. Kasihan masyarakat yang seharusnya dilindungi malah menjadi korban kekerasan pemimpinnya sendiri,” kecam politisi Partai Gerindra ini.
Aris juga menyoroti pentingnya kedewasaan dalam berdemokrasi di tingkat desa. Ia mengingatkan bahwa Indonesia saat ini berada di era demokrasi dan keterbukaan informasi, di mana setiap warga negara dijamin hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pikiran, pendapat, dan kritik di muka umum.
“Zaman sekarang ini kan era demokrasi, era keterbukaan. Siapa saja berhak menyampaikan pikiran dan pendapatnya di muka umum, termasuk warga mengkritik kinerja kepala desanya. Itu hal yang wajar dalam demokrasi,” ujarnya.
Pemimpin Harus Legowo Terima Kritik
Karena itu, seorang pemimpin desa dituntut untuk memiliki jiwa besar, berjiwa negarawan, dan mampu menerima setiap kritikan sebagai bahan evaluasi untuk perubahan dan kemajuan desa, bukan justru bersikap antikritik dan represif.
“Jadi sebagai seorang pemimpin, ya harus legowo menerima kritikan untuk perubahan. Jangan sedikit-sedikit tersinggung lalu main pukul. Itu bukan tipe pemimpin yang kita harapkan di TTS,” tambahnya.
Terkait tindak lanjut kelembagaan, Aris memastikan DPRD TTS tidak akan membiarkan kasus ini menguap begitu saja. Sebagai pimpinan DPRD, ia akan segera mengambil langkah koordinasi internal untuk memanggil oknum kades tersebut.
“Oleh karena itu, selaku Wakil Ketua DPRD TTS, tentu kami akan segera berkoordinasi dengan Ketua Komisi I yang membidangi pemerintahan untuk segera memanggil Kepala Desa Loli tersebut. Kami akan mintai klarifikasinya secara resmi di lembaga DPRD terkait persoalan dugaan penganiayaan terhadap masyarakat ini,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi tetap memberikan ruang klarifikasi kepada para pihak terkait, termasuk Kepala Desa Loli, Yupiter Mella, dalam konteks aduan masyarakat tersebut.
