Jakarta, 9 Juli 2025 – Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoedin, menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/7). Agenda utama rapat adalah pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Kemhan/TNI tahun anggaran 2024, serta pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pertahanan/TNI untuk tahun 2026.
Dalam rapat tersebut, Menhan didampingi oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya dari Kementerian Pertahanan dan TNI.
Menhan Sjafrie menyampaikan bahwa laporan keuangan Kemhan tahun 2024 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Ini merupakan sebuah prestasi yang sangat baik dan telah mendapatkan pengesahan dalam sidang paripurna DPR,” ujar Menhan dalam keterangan pers usai rapat.
Terkait anggaran tahun 2026, Menhan mengungkapkan bahwa pagu indikatif yang diberikan oleh Kementerian Keuangan belum mencukupi kebutuhan strategis Kemhan dan TNI. Oleh karena itu, pihaknya mengajukan usulan tambahan anggaran kepada Komisi I DPR RI.
“Tambahan anggaran ini sangat dibutuhkan untuk membangun kekuatan pertahanan, membina kesiapan satuan, menjaga kesejahteraan prajurit, serta pengadaan alutsista dan penyediaan perumahan personel,” jelas Menhan.
Ia menekankan bahwa dukungan anggaran sangat penting untuk memastikan pemeliharaan dan perawatan personel TNI dapat terlaksana dengan baik. “Kedaulatan negara adalah aset yang sangat mahal, dan tidak bisa dibandingkan dengan harga alat utama sistem persenjataan semata,” tegasnya.
Menhan berharap Komisi I DPR, Kementerian Keuangan, dan Bappenas dapat mempertimbangkan usulan tambahan anggaran tersebut dalam rangka memperkuat postur pertahanan nasional.
