Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan aturan baru terkait spesifikasi rumah subsidi. Dalam draf Keputusan Menteri (Kepmen) yang sedang disusun, disebutkan bahwa luas lantai maksimal rumah subsidi akan diperkecil menjadi 35 meter persegi, meski harga jual tetap mengacu pada ketentuan sebelumnya.
Aturan ini tertuang dalam draf Kepmen PKP tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai dan Batasan Harga Jual Rumah dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.
Dalam draf tersebut, luas tanah rumah subsidi ditetapkan minimal 25 m² dan maksimal 200 m², sementara luas lantai berkisar antara 18 m² hingga 35 m². Ukuran ini lebih kecil dibandingkan ketentuan sebelumnya dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 689/KPTSM/M/2023, di mana luas tanah minimal 60 m² dan luas lantai minimal 21 m².
Kebijakan ini menuai kebingungan di kalangan masyarakat, khususnya calon penerima rumah subsidi, karena adanya pengurangan luas rumah meskipun harga jual tetap.
Meski ada perubahan dalam ukuran rumah, harga jual maksimal rumah subsidi tahun 2024 tetap mengacu pada ketentuan yang sudah berlaku. Berikut rincian harga berdasarkan wilayah:
-
Rp166 juta untuk Jawa (kecuali Jabodetabek) dan sebagian Sumatera.
-
Rp173 juta untuk Sulawesi, Kepulauan Riau (kecuali Anambas), Bangka Belitung, dan Mentawai.
-
Rp182 juta untuk Kalimantan (kecuali Murung Raya dan Mahakam Ulu).
-
Rp185 juta untuk Jabodetabek, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan daerah pengecualian lainnya.
-
Rp240 juta untuk Papua dan wilayah-wilayah otonomi barunya.
Belum ada keterangan resmi dari Kementerian PKP soal waktu pemberlakuan aturan ini, namun proses finalisasi regulasi tengah berlangsung dan akan diumumkan setelah Kepmen disahkan.
