KARANGASEM – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Karangasem, Bali, memicu dampak serius terhadap aktivitas masyarakat. Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dilaporkan berlangsung hingga berjam-jam, bahkan mencapai 12 jam, dengan panjang antrean yang sempat mengular hingga sekitar dua kilometer.
Situasi ini tidak hanya menyulitkan warga mendapatkan BBM, tetapi juga mengganggu aktivitas pendidikan, pelayanan pemerintahan, dan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi Bali.
ASN WFH, Siswa Belajar Daring
Dampak kelangkaan tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Karangasem menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), serta pembelajaran daring bagi siswa pada 15–17 Oktober 2026, mengikuti arahan Pemerintah Provinsi Bali.
Kebijakan itu mencerminkan besarnya dampak persoalan BBM terhadap kegiatan sehari-hari. Masyarakat yang membutuhkan bahan bakar untuk bekerja, menjalankan usaha, mengantar anak ke sekolah, maupun mengakses layanan publik harus menghadapi ketidakpastian pasokan.
Pariwisata Ikut Terdampak
Dampak kelangkaan BBM juga merembet ke sektor pariwisata. Sejumlah wisatawan dilaporkan membatalkan pemesanan hotel atau melakukan early check-out karena terganggunya mobilitas selama berada di Karangasem.
Kondisi ini patut menjadi perhatian serius. Jika berlangsung berkepanjangan, gangguan pasokan BBM berpotensi memengaruhi kenyamanan wisatawan, aktivitas pelaku usaha, serta citra destinasi wisata di wilayah tersebut.
Bagi pelaku usaha pariwisata, pembatalan reservasi bukan sekadar persoalan administrasi. Situasi tersebut dapat berujung pada berkurangnya pendapatan, sementara kepastian transportasi dan ketersediaan BBM merupakan bagian penting dari kelancaran perjalanan wisata.
Pemerintah Perlu Jelaskan Akar Persoalan
Antrean panjang hingga berjam-jam menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai penyebab terganggunya pasokan BBM di Karangasem. Apakah persoalan ini berkaitan dengan distribusi, keterbatasan stok, peningkatan permintaan, atau faktor lain yang memerlukan penanganan khusus?
Pemerintah daerah bersama pihak terkait perlu menyampaikan penjelasan terbuka mengenai penyebab masalah, kondisi stok, pola distribusi, serta langkah konkret untuk memulihkan pelayanan di SPBU. Informasi yang jelas dibutuhkan agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Penanganan juga perlu diarahkan pada kelompok yang paling terdampak, termasuk pekerja, pelaku usaha kecil, masyarakat yang bergantung pada kendaraan untuk mencari nafkah, serta sektor pariwisata.
Krisis BBM tidak semestinya hanya diukur dari panjangnya antrean atau lamanya warga menunggu. Ukuran keberhasilan penanganan harus terlihat dari pulihnya pasokan, normalnya aktivitas masyarakat, dan tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Publik kini membutuhkan kepastian, bukan sekadar imbauan. Pemerintah dan pihak penyedia BBM perlu memastikan bahwa persoalan ini ditangani secara transparan, terkoordinasi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
