DEKAI — Persoalan infrastruktur di Kabupaten Yahukimo, khususnya di wilayah Distrik Induk Kurima, kini mencapai titik kritis. Kali Yetni disebut menjadi hambatan utama yang memutus mata rantai pembangunan ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan bagi masyarakat di beberapa distrik sekitarnya.
Kondisi ini memicu gelombang aspirasi dari mahasiswa dan masyarakat Distrik Kurima yang mendesak Pemerintah Kabupaten Yahukimo serta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk segera mengambil langkah konkret.
Jejak Sejarah Distrik Tertua yang Terisolasi
Distrik Kurima memiliki nilai historis yang tinggi sebagai salah satu distrik tertua di Tanah Papua sejak era pemerintahan Belanda hingga Indonesia merdeka. Seiring pemekaran wilayah dari Kabupaten Jayawijaya (1956) hingga terbentuknya Kabupaten Yahukimo (2001), Kurima tetap menjadi wilayah strategis namun tertinggal secara infrastruktur.
Ketiadaan akses jalan alternatif yang memadai membuat ketergantungan masyarakat terhadap penyeberangan di Kali Yetni menjadi sangat tinggi, meskipun risiko bertaruh nyawa selalu mengintai.
Duka di Kali Yetni: Hanyutkan Nyawa dan Harta Benda
Aspirasi masyarakat menyoroti banyaknya musibah yang terjadi akibat luapan arus Kali Yetni yang ganas. Tidak hanya menghambat akses, kali ini telah menjadi saksi bisu hilangnya anggota keluarga masyarakat setempat.
Dampak buruk yang terus berulang meliputi:
-
Korban Jiwa: Banyak masyarakat dari beberapa distrik mengalami musibah hanyut terbawa arus.
-
Kerugian Ekonomi: Sayur-mayur, ubi-ubian (hasil kebun), hingga kendaraan bermotor dan mobil seringkali rusak atau hilang tersapu banjir saat mencoba melintas.
-
Lumpuhnya Pelayanan: Distribusi logistik kesehatan dan tenaga pendidik terhambat, yang secara langsung memukul kualitas hidup di pelosok Yahukimo.
Desakan kepada Bupati dan Gubernur
Mewakili suara masyarakat, para mahasiswa meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dan Bupati Yahukimo untuk menjadikan penyelesaian jalan alternatif sebagai prioritas utama dalam tahun anggaran ini.
“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Yahukimo dan Bapak Gubernur Provinsi Papua Pegunungan untuk menanggapi aspirasi ini dengan serius. Ini bukan sekadar soal transportasi, tapi soal nyawa dan masa depan ekonomi rakyat,” tegas salah satu perwakilan mahasiswa.
Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu tindakan nyata dari pemerintah pusat maupun daerah untuk membangun jembatan permanen atau akses jalan alternatif yang aman. Tanpa solusi infrastruktur yang mumpuni, wilayah-wilayah di bawah naungan Distrik Kurima dikhawatirkan akan terus terjebak dalam isolasi pembangunan.
