Jenewa, 17 Juli 2025 – Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem kekayaan intelektual (KI) global yang inklusif, seimbang, dan berorientasi pembangunan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Teuku Riefky Harsya, dalam pernyataan penutup pada Sidang ke-66 Majelis Negara Anggota Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) di Jenewa, Swiss, Kamis (17/7).
Dalam pidatonya, Menteri Riefky menggarisbawahi pentingnya kekayaan intelektual sebagai motor penggerak ekonomi kreatif dan digital yang berkelanjutan dan inklusif. “Kami ingin memastikan bahwa KI menjadi insentif, bukan hambatan, bagi para kreator dan pelaku usaha, khususnya di era ekonomi digital,” tegasnya.
Indonesia juga menyoroti keberhasilan penyelenggaraan side-event dan pameran bertajuk “Local Roots, Global Reach: Showcasing Indonesia’s Intellectual Properties”. Acara ini menampilkan kisah sukses pelaku kreatif lokal, seperti komik Tahilalats yang kini karyanya tampil di penerbangan dan kereta internasional. Kegiatan ini menunjukkan bagaimana pemanfaatan KI secara strategis dapat mendorong pengakuan global terhadap karya anak bangsa, sekaligus menjaga nilai-nilai budaya yang menjadi identitas Indonesia.
Lebih lanjut, Menteri Ekonomi Kreatif menyampaikan perkembangan proyek Development Agenda (DA) on Creative Industries in the Digital Era yang didukung oleh WIPO. Proyek ini telah memberikan pelatihan dan dukungan nyata bagi para kreator di Indonesia dalam menghadapi tantangan lanskap digital dan memperkuat kesadaran akan pentingnya manajemen kekayaan intelektual.
“Perjalanan Indonesia mencerminkan upaya kami dalam menjadikan KI sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional,” imbuhnya.
Mengakhiri pernyataannya, Menteri Riefky menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan WIPO dan menyatakan kesiapan Indonesia untuk terus memperkuat kolaborasi lintas negara demi mendorong sistem kekayaan intelektual yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan komunitas global.
Sidang ke-66 WIPO ini mempertemukan negara-negara anggota untuk membahas arah kebijakan dan kerja sama dalam pengembangan sistem kekayaan intelektual dunia.
