SURABAYA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah (Pemda) untuk bersinergi menyukseskan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, yakni pembangunan tiga juta rumah.
“Ini adalah program unggulan, dan beliau [Presiden] menginginkan agar program yang pro-rakyat, karena melihat kenyataan ada rakyat yang tidak memiliki rumah,” ujar Mendagri dalam acara Sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Hotel Shangri-La, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (16/10/2025).
Mendagri menjelaskan, Presiden secara khusus menugaskan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk merealisasikan program tiga juta rumah, yang membutuhkan kolaborasi kementerian/lembaga terkait.
Pembebasan BPHTB dan PBG sebagai Insentif
Untuk mewujudkan program tersebut, Mendagri menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif kemudahan pembiayaan, termasuk KUR dan FLPP. Dalam konteks itu, Kemendagri mendorong Pemda untuk memberikan dukungan penuh.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui Surat Keputusan Bersama antara Mendagri, Menteri PKP, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU), terkait implementasi:
- Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan;
- Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurut Mendagri, kebijakan ini akan menguntungkan kepala daerah karena dapat meningkatkan popularitas sekaligus menjadi langkah mulia. “Masa kita mau narik pajak, retribusi dari masyarakat yang enggak mampu? Kira-kira itu,” kata Tito.
Kemendagri bersama Menteri PKP juga telah membangun sistem perizinan yang memudahkan masyarakat, yang dapat diakses di Mal Pelayanan Publik (MPP) kabupaten/kota.
“Kami bisa monitor real-time. Nah setiap minggu kita bacakan terus. Dan nanti kita akan buat award [salah satunya bagi Pemda yang paling banyak menerbitkan PBG bagi MBR] nantinya,” pungkasnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dan sejumlah pejabat daerah lainnya.
