BOGOR – Redaksi media siber Kupasmerdeka.com akhirnya angkat bicara menanggapi pemberitaan miring dari sejumlah media yang tergabung dalam Gabungan Media Online dan Cetak Ternama (GMOCT). Mereka membantah keras tudingan telah mengabaikan Hak Jawab dari Yayasan Natura Indonesia Ultra Addiction Center.
Polemik ini bermula saat Ketua Yayasan Ultra Addiction Center, Alif Ryan Wijaya, mengadukan Kupasmerdeka.com ke Dewan Pers. Yayasan tersebut menuding adanya pelanggaran kode etik berupa penayangan berita sepihak yang kemudian diamplifikasi oleh jaringan media GMOCT.
Pimpinan Redaksi Kupasmerdeka.com, Hero Akbar alias Moses, dengan tegas menepis tudingan tersebut. Ia menyatakan bahwa hingga detik ini, meja redaksinya tidak pernah menerima selembar pun dokumen permohonan klarifikasi resmi dari pihak yayasan rehabilitasi itu.
“Kami tidak pernah menerima permintaan Hak Jawab secara resmi dari pihak yayasan. Mekanisme Hak Jawab diatur jelas dalam Undang-Undang Pers, dan kami selalu terbuka jika dikirimkan sesuai prosedur,” tegas Moses dalam keterangannya, Jumat (9/10/2026).
Polemik Komunikasi Personal vs Resmi
Di kubu seberang, Asep NS yang menduduki kursi Sekretaris Umum DPP Pusat GMOCT sekaligus Humas Ultra Addiction Center, membenarkan adanya kebuntuan komunikasi.
Asep mengklaim telah berupaya menghubungi perwakilan Kupasmerdeka.com secara personal guna meminta klarifikasi. Namun, ia menuding pihak media merespons permintaannya tersebut dengan cara yang tidak etis.
Sentil Etika Rangkap Jabatan di Tengah Isu Pemerasan
Alih-alih mereda, Kupasmerdeka.com justru membalikkan keadaan dengan menyoroti tajam posisi Asep NS. Redaksi menilai ada konflik kepentingan (conflict of interest) yang fatal lantaran Asep merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi pers sekaligus Humas untuk lembaga eksternal.
Langkah perangkapan jabatan ini dinilai menabrak aturan independensi wartawan dan mencederai marwah kemerdekaan pers. Terlebih lagi, Yayasan Natura saat ini tengah menjadi sorotan tajam publik terkait dugaan indikasi pemerasan terhadap keluarga korban pengguna obat keras jenis Tramadol.
“Sangat ironis, seorang yang mengklaim diri sebagai pengurus organisasi pers dan jurnalis, justru berdiri sebagai Humas untuk membela lembaga eksternal yang sedang tersangkut isu krusial di masyarakat. Ini adalah konflik kepentingan yang nyata,” sentil Moses, yang juga dikenal sebagai aktivis Bogor tersebut.
Kini, sengkarut dugaan pelanggaran kode etik dan konflik kepentingan ini telah sepenuhnya diserahkan kepada Dewan Pers untuk diuji lebih lanjut.
