Harapan Anak Jadi Sorotan, Imam Afkiri Tawarkan Perdamaian Kasus Dugaan Asusila Oknum Guru PPPK

MANDAILING NATAL – Imam Afkiri, selaku Non-Litigation Peacemaker sekaligus pendamping Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, angkat bicara terkait persoalan rumah tangga yang menyeret seorang oknum guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di SD Negeri 355 Batahan IV (21/11/2026).

Menurut Imam Afkiri, persoalan tersebut pada prinsipnya masih memiliki peluang untuk diselesaikan melalui perdamaian secara kekeluargaan. Syaratnya, seluruh pihak yang bersangkutan memiliki itikad baik dan sepakat untuk berdamai.

Diketahui, seorang perempuan berinisial RT (42), ibu rumah tangga asal Desa Batahan IV, sebelumnya telah menyampaikan pengaduan masyarakat (Dumas) kepada Polres Mandailing Natal dengan Nomor: 01/Dumas/XI/2026 tertanggal 11 November 2026. Pengaduan itu berkaitan dengan dugaan perzinahan, dugaan pelanggaran ketentuan perkawinan, serta dugaan perbuatan yang merugikan hak-hak istri sah.

Anak Korban Minta Bantuan Mediasi

Selang satu hari setelah pengaduan disampaikan, RD, anak dari RT dan RS, menghubungi Imam Afkiri. Ia meminta bantuan agar persoalan kedua orang tuanya dapat diselesaikan melalui perdamaian secara kekeluargaan.

Atas permintaan tersebut, RD memberikan nomor WhatsApp RS kepada Imam Afkiri agar dapat dilakukan komunikasi dan pendekatan secara persuasif. Imam Afkiri kemudian mencoba menghubungi RS melalui WhatsApp.

Dalam komunikasi tersebut, diketahui bahwa RS sedang berada di wilayah Pekanbaru bersama SN, yang disebut merupakan seorang guru PPPK. Imam Afkiri pun menyampaikan bahwa berdasarkan pengaduan RT, RD sebagai anak memiliki harapan agar kedua orang tuanya dapat kembali bersatu melalui jalan damai.

Menanggapi hal itu, RS menyatakan kesediaannya untuk pulang ke Batahan IV. Ia juga bersedia mengikuti proses mediasi guna membicarakan penyelesaian persoalan rumah tangga tersebut.

Jangan Abaikan Harapan Anak

Imam Afkiri menilai, harapan seorang anak agar kedua orang tuanya dapat berdamai merupakan hal yang patut dipertimbangkan. Oleh karena itu, ia masih memiliki keyakinan bahwa persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi, apabila RS benar-benar memenuhi kesediaannya untuk pulang dan duduk bersama.

Namun demikian, Imam Afkiri menegaskan bahwa perdamaian tidak boleh dilakukan dengan paksaan. Hak-hak RT sebagai istri sah dan pihak yang merasa dirugikan juga harus dihormati.

“Pada prinsipnya, saya masih membuka ruang perdamaian. Apalagi ada harapan dari anak mereka sendiri agar persoalan kedua orang tuanya diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, perdamaian harus berdasarkan kesepakatan, kejujuran, dan itikad baik dari kedua belah pihak,” ungkap Imam Afkiri.

Ia menyampaikan, apabila RS benar-benar pulang ke Batahan IV, pihaknya siap membantu memfasilitasi mediasi secara kekeluargaan. Namun, apabila RS tidak memenuhi kesediaannya, langkah selanjutnya sepenuhnya diserahkan kepada RT sebagai pihak pengadu untuk mempertimbangkan kelanjutan proses hukum.

“Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut. Kita mengutamakan penyelesaian secara damai apabila masih memungkinkan. Tetapi apabila tidak ada kesepakatan atau itikad baik, tentu pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk melanjutkan pengaduannya melalui jalur hukum demi memperoleh keadilan,” tegasnya.

Imam Afkiri berharap semua pihak dapat mengedepankan sikap dewasa, menjaga kehormatan keluarga, serta mempertimbangkan kepentingan anak. Baginya, mediasi bukan berarti menghilangkan hak seseorang untuk memperoleh keadilan. Melainkan, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencari penyelesaian secara manusiawi, bermartabat, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *