NAGAN RAYA – Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Nagan Raya (IPELMANAR-MBO), Abdul Rani, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Badan Kehormatan Dewan (BKD) dan DPRK Nagan Raya (20/11/2026). Apresiasi ini diberikan atas keputusan pemberhentian Mohd. Rizki Ramadhan dari jabatannya sebagai Ketua DPRK Nagan Raya.
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap upaya menjaga kehormatan, marwah, serta integritas lembaga legislatif. Keputusan yang diambil melalui mekanisme kelembagaan itu dinilai menjadi bagian penting dalam menegakkan aturan, kode etik, serta tanggung jawab moral seorang pejabat publik.
Sebagaimana diketahui, keputusan pemberhentian tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi BKD DPRK Nagan Raya. Hal ini bermula setelah BKD melakukan pemeriksaan dan penelaahan terkait dugaan pelanggaran etik.
Persoalan ini mencuat setelah peristiwa dugaan penggerebekan di pendopo atau rumah dinas Ketua DPRK pada 28/10/2026. Saat itu, yang bersangkutan didapati bersama seorang perempuan lain oleh istrinya.
Jabatan Publik Adalah Amanah
Abdul Rani menilai bahwa jabatan publik bukan sekadar kedudukan dan kewenangan. Lebih dari itu, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi norma, etika, dan kehormatan lembaga.
Oleh karena itu, setiap pejabat publik dituntut untuk mampu menjaga sikap dan perilakunya. Baik dalam menjalankan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat.
Langkah BKD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan etik, serta tindak lanjut DPRK melalui rapat paripurna pada 19/11/2026, menjadi perhatian penting bagi masyarakat. Khususnya bagi kalangan pelajar dan mahasiswa.
Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme kelembagaan dan aturan internal harus tetap menjadi landasan dalam menyikapi persoalan yang menyangkut kehormatan lembaga perwakilan rakyat. Abdul Rani juga menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif harus dijaga melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan.
Komitmen Kawal Kebijakan Publik
Sebagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, IPELMANAR-MBO menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial. Mereka akan mengawal jalannya pemerintahan dan lembaga legislatif di Kabupaten Nagan Raya.
Mahasiswa harus tetap hadir sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang kritis, objektif, dan konsisten mengawal setiap persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
“Kami berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat publik bahwa jabatan adalah amanah, bukan hak istimewa. Kehormatan lembaga harus dijaga, kepercayaan rakyat harus dipertanggungjawabkan, dan setiap tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran etika harus disikapi melalui mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Dengan demikian, Abdul Rani berharap BKD dan DPRK Nagan Raya terus menjaga konsistensi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dapat terus dipelihara.












