SERANG – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Serang menerbitkan surat resmi penunjukan 14 juru parkir, 1 koordinator, serta 1 pembina dari unsur Dishub untuk mengelola area parkir di depan PT Nikomas Gemilang. Lokasi tersebut berada di Jalan Raya Serang–Jakarta KM 71, Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang (20/11/2026).
Surat tertanggal 13 November 2026 itu ditandatangani langsung oleh Kepala Dishub Kabupaten Serang, Beni Yuarsa, ATD., M.Si. Namun, kebijakan ini memicu pertanyaan mendasar. Pasalnya, area yang ditetapkan sebagai lokasi parkir berada di ruas Jalan Raya Serang–Jakarta KM 71 yang berstatus sebagai Jalan Provinsi.
Secara hukum, wewenang pengelolaan jalan tersebut berada di tangan Pemerintah Provinsi Banten, bukan Kabupaten Serang.
Aturan Hukum yang Terkesan Diabaikan
Berdasarkan isi surat, pihak yang diminta menyetor biaya adalah para sopir angkot yang berhenti menunggu penumpang karyawan di lokasi tersebut. Pengguna jalan maupun penumpang tidak dipungut biaya.
Hasil pungutan itu wajib disetorkan langsung ke Kas Daerah Kabupaten Serang, lengkap dengan ancaman sanksi tegas jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Bahkan, informasi terbaru menyebutkan Dishub Kabupaten Serang berencana memberikan gaji kepada para juru parkir itu. Hal ini memunculkan pertanyaan publik, apakah fungsi dinas perhubungan kini berubah menjadi badan usaha yang beroperasi di atas jalan raya.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 13 ayat (2), jalan provinsi dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Kewenangan pengelolaan parkir di tepi jalan umum hanya dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai status jalan tersebut.
Untuk jalan provinsi, penyelenggaraan tempat parkir maupun penetapan pungutan harus mendapat rekomendasi teknis dari Dishub Provinsi Banten. Tanpa persetujuan tertulis, penunjukan juru parkir dan pemungutan biaya berpotensi cacat prosedur hukum, meskipun uangnya masuk ke kas daerah.
Rawan Macet, Malah Dijadikan Tempat Berhenti Berbayar
Lokasi di depan PT Nikomas Gemilang dikenal sebagai kawasan yang sangat rawan kemacetan. Kondisi ini terutama terjadi saat jam pulang kerja ketika ribuan karyawan pabrik tumpah ruah.
Alih-alih mengurai masalah lalu lintas, penetapan area tersebut sebagai tempat pemberhentian berbayar dikhawatirkan justru membuat kendaraan menunggu lebih lama di bahu jalan. Dampaknya, kepadatan arus kendaraan dikhawatirkan semakin parah. Warga dan sopir angkot pun mempertanyakan dasar hukum pemungutan tersebut di atas jalan provinsi yang bukan kewenangan Kabupaten Serang.
Deretan Pertanyaan yang Belum Terjawab
Beberapa pertanyaan mendasar yang memerlukan penjelasan resmi dari pihak terkait antara lain:
-
Berdasarkan peraturan apa jalan provinsi ini ditetapkan sebagai tempat pemberhentian berbayar yang dikelola Kabupaten Serang?
-
Apakah penetapan ini telah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi Banten?
-
Apakah pungutan yang diminta dari para sopir angkot ini merupakan retribusi resmi yang tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah?
-
Bagaimana kebijakan ini berdampak pada kelancaran lalu lintas di kawasan yang sudah padat tersebut?
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Perhubungan Provinsi Banten maupun pihak terkait lainnya mengenai kebijakan ini.












